Jurnal Diplomasi Pertahanan,

Volume 7, Nomor 1, 2021 E-ISSN 2746-8496

Pengembangan Pusat Misi Pemeliharan Perdamaian

Development of the Indonesian National Army Peacekeeping Mission

Dylan Pramudya
Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan
(dylan.pramudya89@gmail.com)

Abstract
Post-World War II to 1945, United Nations (UN). Present and become an inter-state
organization that then aspires to help maintain world peace. Up to the Department of
Peacekeeping Operation (DPKO), the United Nations, Indonesia is a very active country
participating in maintaining world peace. The TNI Peacekeeping Mission Center (PMPP TNI)
is then a means to carry out planning and preparation of TNI personnel in assignments, training
and education related to UN peacekeeping work, both at home and abroad, and how to prepare
PMPPTNI to be a peacekeeping training center Southeast Asia. Then the purpose of the research
is to analyze how the PMPP-TNI readiness and the factors that influence the TNI PMPP to
become the main peacekeeping training center in Asia. This research is done by using qualitative
method. Primary data were obtained through interviews with 7 informants including academics,
practitioners and experts in related fields, while secondary data were obtained from literature
such as books, journals, scientific papers and mass media. This study uses the concept of CCP
development and the concept of defense diplomacy.
The results of this study show that, Indonesia's involvement in Peace Operation is an active role
of the State in carrying out Defense Diplomacy. Almost every country that becomes an active
contributor to peacekeeping forces has a training center that actively continues to prepare and
train the troops to be deployed on the task of peacekeeping operations. With all the advantages
possessed through data comparison, the TNI PMPP can be said to be one of the peacekeeping
training centers in Southeast Asia that has the largest and most comprehensive facilities in line
with the UNDPKO standards on the practice area. Facilities contained in the TNI PMPP can
not be separated from the vision of the Indonesian government who want to make the PMPP
TNI as a World class Peacekeeper center.

Keywords: UNDPKO,PMPPTNI, Defense Diplomacy, UN.

1
Jurnal Diplomasi Pertahanan,
Volume 7, Nomor 1, 2021 E-ISSN 2746-8496

1. Pendahuluan

Pada tanggal 24 oktober 1945 dibentuklah Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB) yang di

prakarsai oleh Franklin D. Roosevelt dan di ratifikasi oleh Amerika Serikat, China, Uni

Sovyet dan Inggris (United Nation, 2015). Berselang 3 tahun dari terbentuknya PBB

munculah misi pedamaian pertama yaitu tahun 1948 dan tahun 1949 yaitu misi

perdamaian di timur tengah dalam misi United nation truce supervision organization

(UNTSO) dan misi perdamaian di India serta Pakistan dalam misi United Nations Military

Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP) (United Nation, 2015)

Perkembangan PKO PBB pada tahun 80’an bisa dibilang cukup pesat sehingga pada

era Boutros-boutros Ghali tepatnya tahun 1992 dibentuklah Departement Of Peacekeeping

Operation (DPKO) yang bertugas khusus untuk menangani operasi-operasi pasukan

perdamaian yang ditugaskan dibawah bendera PBB (United Nation, 2015). Sejak tahun

1957 Indonesia telah mengirimkan kontingen-kontingen yang tergabung dalam

kontingen Garuda untuk menjalankan misi-misi perdamaian PBB,sebanyak total 27

kontingen telah indonesia kirim medio 1957-2014 (Handayani, 2008). Dengan kata lain

Indonesia konsisten mempersiapkan TNI untuk terlibat aktif dan langsung dalam setiap

PKO yang di gagas oleh PBB.

Meningkatnya keterlibatan TNI dan tantangan dalam misi pemeliharaan

perdamaian PBB, dirasakan kebutuhan akan adanya sebuah institusi yang khusus

bertugas untuk menangani segala aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan operasi

pemeliharaan perdamaian PBB, selain itu diharapkan bahwa institusi tersebut mampu

pula bekerjasama dengan institusi lainnya yang berhubungan dalam pelaksanaan

tugasnya. Oleh sebab itu, pada tahun 2007 Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI

(PMPP TNI) resmi didirikan dengan tugas pokok untuk melaksanakan perencanaan dan

penyiapan personel TNI dalam penugasan, pelatihan dan pendidikan yang berkaitan

dengan tugas pemeliharaan perdamaian PBB, baik di dalam maupun di luar negeri

(PMPP-TNI, 2015).

PMPP-TNI kedepan diharapkan bisa menjadi fasilitas pendidikan dan pelatihan

yang bertaraf internasional dan diakui di kawasan. Namun peacekeeping training center

56
Jurnal Diplomasi Pertahanan,
Volume 7, Nomor 1, 2021 E-ISSN 2746-8496

sejenis tidak hanya PMPP-TNI di Asia Tenggara masih ada beberapa tempat latihan

Peacekeeper hal ini yang menjadi daya pacu dan perbandingan PMPP-TNI untuk lebih

meningkatkan fasilitas dan sumberdaya manusia agar dapat bersaing serta mendapat

pengakuan sebagai Peacekeeping training center yang bertaraf internasional

Dengan pengembangan PMPP-TNI inilah Indonesia seharusnya dapat memainkan

peran lebih didalam keterlibatan kegiatan pasukan perdamaian PBB, Indonesia memang

memiliki rencana untuk dapat meningkatkan pengiriman pasukan perdamaian kedalam

tugas PBB hingga 4000 personel hal ini adalah bentuk positif dari perhatian pemerintah

dalam keterlibatan Indonesia untuk ikut serta menjaga perdamaian dunia. Peran serta

fungsi PMPP-TNI yang begitu besar bagi persiapan pengiriman pasukan perdamaian

Indonesia harus juga menjadi perhatian bagi pemerintah

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Konsep Pengembangan

Konsep pengembangan peacekeeping center (PKC) yang dikenalkan oleh Brigjen TNI

I gede Sumertha,K.Y. PSC dalam jurnal Yudha Gama No. 85 tahun 2009. Dalam konsep

pengembangan PKC dijelaskan bahwa untuk menghasilkan Pasukan perdamaian yang

mumpuni dalam menjalankan tugas sesuai standart PBB dibutuhkan 5 poin yang perlu

diperhatikan dan di kembangkan oleh PKC guna mendukung operasi dan pelatihan PKO

5 poin tersebut adalah Leadership,Partnership,Doctrine,Resource dan Sustainability. Lima

poin ini yang dijelaskan dalam jurnal yudha gama no.85 tahun 2009 dan ditulis oleh

brigjen TNI I gede Sumertha K.Y. PSC sebagai poin yang perlu ditingkatkan dari PKC

Indonesia dalam hal ini PMPP TNI untuk mencapai sebuah kondisi PKC yang ideal dan

siap melaksanakan tugas demi mendukung setiap operasi perdamaian yang diminta oleh

PBB

Leadership merupakan factor yang menyangkut political will dalam pemerintah hingga

perangkat satuan yang terlibat PKO. Dimana hal ini meliputi rekrutmen,pelatihan yang

mumpuni dan sesuai standart PKO serta networking antar PKC.

57
Jurnal Diplomasi Pertahanan,
Volume 7, Nomor 1, 2021 E-ISSN 2746-8496

Partnership adanya upaya untuk menjalin kerjasama antar PKC sehingga terjalin dan

terbentuk satu kerjasama yang menghasilkan lesson learnt bagi PKC dan personel militer

yang menapat pelatihan guna mendukung tugas PKO

Doctrine pengembangan doktrin sangat mempengaruhi pengembangan PKC, hal ini

sangat berkaitan dengan personel yang akan dilatih serta kesiapan dasar PKO.

Resource sumberdaya disini dimaksudkan PKC bisa menggerakan personel terlatihnya

dalam waktu yang singkat. Hal ini tidak semata mata pengerahan sumberdaya manusia

namun juga peralatan dan logistic yang mendukung PKO.

Sustainability adalah kemampuan PKC untuk mendukung kesinambungan logistik

dalam PKO dalam setiap penugasan

2.2. Diplomasi Pertahanan

Diplomasi pertahanan adalah sebuah konsep yang baru saja berkembang, konsep

ini awalnya diperkenalkan tahun 1998 oleh pemerintah Inggris pada Strategic defence

review. Di awal era pengenalan diplomasi pertahanan ditujukan untuk mengelaborasi

dan mengintegrasikan instrument-instrument militer dengan diplomasi untuk

digunakan dalam pengelolaan krisis serta pencegahan konflik (Corcoran, 2003).

Seiring dengan perkembangan waktu diplomasi pertahanan tidak hanya merujuk

militer sebagai aktor namun lebih bersifat dinamis, perubahan ini terjadi pasca perang

dingin perubahan konsep diplomasi pertahanan menjadi untuk memenuhi tujuan

kebijakan luar negeri dan keamanan yang lebih luas tidak hanyak pada satu keamanan

Negara namun juga menyentuh keamanan kawasan dengan menciptakan Building trust

sebagai cara untuk menghindari konflik (Fris, 2013)

58
Jurnal Diplomasi Pertahanan,
Volume 7, Nomor 1, 2021 E-ISSN 2746-8496

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penelitian ini tidak

menggunakan proses perhitungan dan kekuatan angka, melainkan deskripsi data.

Penelitian ini memaparkan permasalahan secara komprehensif dengan menggunakan

fakta – fakta yang telah diperoleh dan melihat hakikat antar variabel yang ada serta

menelaah lebih dalam mengenai hubungan sebab – akibat antar variabel. Dalam teknik

pengumpulan data, penulis menggunakan teknik studi kepustakaan (library research)

yang berasal dari sumber buku, ataupun media lainnya seperti laporan resmi dan non

resmi, jurnal, ataupun berita yang berbasis cetak maupun online.

4. Hasil dan Diskusi

4.1. Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia sebagai Center

of Peacekeeping Training

Asia tenggara memiliki banyak Negara yang aktif sebagai Troops Contributing

Country (TCC) namun tidak banyak yang memiliki keseriusan dalam mempersiapkan

pasukan yang akan dikirim pada operasi pemeliharaan perdamaian. Pusat Misi

Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI) adalah organisasi

serta tempat pelatihan pasukan perdamaian Indonesia yang bertempat di kompleks

Indonesian Peace and Security Center (IPSC) berkedudukan di sentul, Jawa Barat .

Kompleks terpadu seluas 261 hektar ini mencakup wilayah pelatihan dan perkantoran

PMPP TNI dengan total luas 147 hektar. Melihat kesiapan PMPP TNI menjadi center of

peacekeeper training ada beberapa faktor yang perlu dilihat, menjadi pusat pelatihan di

Asia Tenggara tidak hanya sebatas pada fasilitas yang lengkap namun juga dibutuhkan

pendukung lain yang bersifat kebijakan maupun operasional.

Sebagai perbandingan terdekat bagaimana Malaysia melalui MPC bisa mengambil

peran signifikan dalam pelatihan pasukan perdamaian di Asia Tenggara hal ini tidak

lepas dari kemampuan Malaysia baik dari segi sarana maupun kebijakan terhadap

kegiatan pelatihan pasukan perdamaian hingga mendapat katefori Full training Capability

meskipun dari segi sarana Malaysia jauh tertinggal dari Indonesia.

59
Jurnal Diplomasi Pertahanan,
Volume 7, Nomor 1, 2021 E-ISSN 2746-8496

Ada 5 poin yang disampaikan Mayor Jendral I gede sumertha dalam jurnal yudha

gama tentang bagaimana sebuah Peacekeeper Training Center mencapai posisi ideal

untuk siap ditugaskan pada operasi perdamaian oleh PBB dimanapun berada.

Leadership, dalam hal ini Indonesia pernah ada pada era dimana pasukan

perdamaian Indonesia yang tergabung dalam Satuan Tugas Garuda menjadi salah satu

kebanggaan Indonesia, hal ini tidak lepas dari pemerintah Era Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono yang memberikan perhatian khusus kepada tugas tugas pasukan

perdamaian Indonesia. Ini berimbas pula kepada PMPP TNI sebagai lembaga

pendidikan dan pelatihan pasukan perdamaian Indonesia, dimana PMPP mendapat

dukungan penuh berupa pembangunan fasilitas latihan di wilayah sentul dengan

kelengkapan yang mumpuni untuk membentuk pasukan yang handal.

Dengan memiliki fasilitas sendiri Komandan PMPP TNI diberikan kuasa untuk

menangani semua hal yang terkait kebutuhan pasukan perdamaian mulai dari

rekrutmen, pelatihan hingga pembangunan sarana dan pra sarana pelatihan di PMPP

TNI. Kebijakan ini tidak lepas dari rencana pemerintah pada saat itu untuk memiliki

kemampuan mengirimkan pasukan perdamaian sebesar 4000 personel.

Partnership, dalam perkembangannya Pemerintah Indonesia melalui PMPP TNI

tidak menjalankan PKC secara mandiri namun juga menjalin kerjasama dengan

organisasi Internasional yang menaungi permasalahan Peacekeeper dan kerjasama dengan

PKC lainnya, sebagai contoh bagaimana GPOI dengan PMPP TNI bekerjasama dalam

pembangunan wilayah latihan dan perkantoran PMPP TNI sehingga PMPP TNI bisa

memiliki fasilitas yang memenuhi standar untuk yang ditetapkan UNDPKO. Selain

kerjasama infrastruktur GPOI juga melaksanakan kerjasama latihan. Hal ini sangat

penting bagi PMPP TNI dan Negara yang terlibat dalam pelatihan tersebut untuk saling

berbagi ilmu serta kemampuan sehingga kapabilitas personel yang akan menjalankan

tugas misi pemeliharaan perdamaian juga meningkat.

Kerjasama yang terjadi antar PKC juga sangat penting bagi PKC yang terlibat secara

organisasi, hal ini meningkatkan kapabilitas antar PKC dan memberikan Lesson learnt

antar PKC dimana secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada

60
Jurnal Diplomasi Pertahanan,
Volume 7, Nomor 1, 2021 E-ISSN 2746-8496

kesiapan personel dan kualitas personel yang ditugaskan. Dalam hal partnership PMPP

TNI yang tergabung dalam International Association of Peacekeeping Training Center

(IATPC). Dalam IATPC terdapat 200 partisipan (CENTRES, 2016) yang terdiri dari

Negara dan NGO yang terlibat dalam penugasan pemeliharaan perdamaian. Ini

membuat lesson learnt yang akan terjadi begitu beragam dimana masing-masing delegasi

baik perwakilan Negara maupun NGO dapat saling bertukar pemahaman, pengalaman

dan pengetahuan sesuai bidang masing-masing. Pada fase ini lah peningkatan kualitas

PKC dalam hal ini PMPP TNI bisa berkembang dengan saling bertukar pengetahuan.

ASEAN pernah berencana membentuk suatu badan yang bernama Peacekeeper

brotherhood yang memiliki fungsi kerjasama antar Negara ASEAN prihal pasukan

perdamaian namun urung terbentuk secara full dikarenakan Standar yang dimiliki oleh

Peacekeeper brotherhood dan UNDPKO berbeda (Sumertha, PMPP TNI sebagai center of

peacekeeper training di asia, 2017).

Doktrin, sebagaimana pasukan tempur yang memiliki daya naluri tempuran dan

kemampuan tempur yang sengaja dibentuk untuk selalu tinggi, maka saat masuk dalam

ranah pasukan perdamaian naluri tempur itu harus ditekan sedemikian rupa sehingga

naluri tempur tersebut berubah menjadi naluri sebagai penjaga perdamaian yang

mengedepankan pendekatan komunikatif dibandingkan pendekatan agresif.

Tentara nasional Indonesia sebagai satu-satunya sumber personel pasukan

perdamaian memiliki doktrin bina territorial yang melekat pada setiap pasukannya. Hal

inilah yang dimanfaatkan oleh PMPP TNI dalam proses pembentukan dan pelatihan

pasukan perdamaian di Indonesia sehingga konsep bina territorial yang melekat pada

TNI bisa di eksplorasi dan elaborasi dengan tugas pokok misi perdamaian PBB.

Pengembangan konsep territorial inilah yang dijadikan dasar bagi setiap penugasan

pemeliharaan perdamaian. Sehingga kontingen Garuda selalu dapat mengambil hati

rakyat pada setiap daerah penugasan, hal ini merupakan sebuah keberhasilan PMPP

TNI dalam menjawantahkan konsep bina territorial kedalam materi-materi yang telah

di strandarisasi oleh UNDPKO.

61
Jurnal Diplomasi Pertahanan,
Volume 7, Nomor 1, 2021 E-ISSN 2746-8496

Resource, melihat kesiapan sarana PMPP TNI untuk mempersiapkan personel

hingga logistic, PMPP TNI dengan kemampuan tampung 3 batalyon di tambah Standby

Forces yang mampu menampung 1 batalyon di atas kertas lebih dari mampu untuk

mengirimkan pasukan bila dibutuhkan oleh PBB dalam waktu singkat dan cepat.

Disamping personel logistic juga perlu menjadi pertimbangan, hal inilah yang sering

menjadi kendala bagi PMPP TNI untuk dengan segera mengirimkan pasukan untuk

penugasan PBB.

Sarana materi yang digunakan PMPP TNI dalam Pre deployment training mengacu

pada core pre deployment training module (TNI dan misi pemeliharaan perdamaian, 2011,

pp. 241-242) dalam module materi ini terdapat 15 materi yang wajib diberikan kepada

prajurit yang hendak diberangkatkan menuju daerah penugasan. Berikut materi yang

digunakan dalam pelatihan :

Tabel 1
Materi Latihan PMPP-TNI
Nomor Materi pelatihan

1 Introduction to the UN system

2 Fundamental principles of UN peacekeeping

3 Establishment and operational of security council mandate in

peacekeeping operation

4 How UN PKO function

5 International law relevant to peacekeeping operation

6 Human right protection on UN PKO

7 Women, peace and security

8 Protection of children

9 Working on mission partner

10 Conduct and disciplines

11 Sexual exploitation and abuse

12 Consequences of misconduct

13 HIV/AIDS in UN PKO

62
Jurnal Diplomasi Pertahanan,
Volume 7, Nomor 1, 2021 E-ISSN 2746-8496

14 Respect in diversity

15 Safety and security

Tabel 2
Core Pre-deployment Material
Nomor General Training

1 Technical Training

2 UN Training

3 Mission Specific Training

4 Integration Training

Nomor Mandatori Training

1 Prevention of Sexual Exploitation and Abuse by UN Personnel

2 Basic Security in the Field – Staff Safety, Health and Welfare

3 Advanced Security in the Field

4 Prevention of Workplace Harassment

5 HIV/AIDS in the Workplace Orientation Programme

6 Ethics and Integrity at the United Nations

7 Information Security Awareness Foundational

8 United Nations Human Rights Responsibilities

4.2. Perbandingan dengan Peacekeeping Training Center di Asia Tenggara

63
Jurnal Diplomasi Pertahanan,
Volume 7, Nomor 1, 2021 E-ISSN 2746-8496

Malaysian Peacekeeping Center atau MPC merupakan sebuah kawasan latihan

persiapan pasukan perdamaian milik Malaysia yang menurut website resmi MPC

dibangun pada tahun 1995. Pada tahun 2003 MPC berpidah lokasi baru di wilayah Port

Dickson dengan membangun tempat seluas 2,4 hektar. Pada blue print yang diterbitkan

oleh MPC dalam websitenya memiliki visi kedepan sebagai center of excellence of

peacekeeping training

Dari data yang didapat melalui situs resmi MPC yang ditulis oleh Lt Ahmad

Ridzwan bin Mohd Noordin RMN, MPC merupakan salah satu peacekeeping training

center yang telah mendapat predikat full capability training dari Global Peace Operation

Initiative yang merupakan lembaga dibawah departmen dalam negeri amerika serikat

pada 13 desember 2013.

Malasia merupakan satu dari sepertiga Negara yang bekerjasama dengan GPOI yang

mendapat predikat Full training capability. Dari darat yang didapat pada situs UN

peacekeeping Malaysia hingga31 desember 2017 telah mengirim 688 personil dalam misi

perdamaian PBB. MPC juga memiliki spesialisasi dalam pelatihan logistic juga diperkuat

dengan kerjasama antara swedia dan Malaysia.

4.3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat PMPP TNI

Berikut adalah faktor pendukung PMPP TNI yang mempengaruhi kesiapan

menjadi Center of peacekeeping training di Asia Tenggara yang dikumpulkan dan

disimpulkan dari observasi. PMPP TNI memiliki daerah latihan yang sangat luas

sehingga dapat menampung pasukan yang banyak dan fasilitas yang lengkap dalam

mendukung latihan, disamping itu sangat memungkinkan bagi PMPP TNI untuk

memanfaatkan wilayah latihan dengan membangun kontur dan lingkungan sesuai

daerah penugasan.

Anggaran latihan PMPP TNI dianggarkan setiap tahun sehingga kesiapan latihan

setiap tahunnya dapat dilaksanakan kapanpun dibutuhkan hal ini yang menjadikan

PMPP TNI bisa melakukan pelatihan secara kesinambungan guna membentuk pasukan

perdamaian yang memiliki kapabilitas. Selain itu dukungan PMPP TNI yang tergabung

64
Jurnal Diplomasi Pertahanan,
Volume 7, Nomor 1, 2021 E-ISSN 2746-8496

banyak operasi perdamaian PBB merupakan sebuah langkah yang baik guna mendapat

pengakuan serta dapat menjalankan latihan latihan bersama antar PKC. Selain tergabung

dalam operasi perdamaian ,PMPP TNI juga melakukan kerjasama dengan GPOI sebagai

inisiator pengembangan PKC dibawah US Departemen of State kerjasama ini dapat

dimanfaatkan untuk pengembangan PMPP TNI baik dari segi infrastruktur maupun

metode serta materi pelatihan yang diberikan.

Keterlibatan aktif Indonesia serta pengakuan dari PBB terhadap PMPP TNI juga

merupakan faktor penting dalam mendorong PMPP TNI sebagai center of peacekeeping

training. Hal ini terlihat dari kondite baik yang ditunjukan oleh kontingen Indonesia

dalam setiap penugasan operasi perdamaian PBB. Ini membuktikan pelatihan yang

dilakukan oleh PMPP TNI berhasil.

Disamping faktor-faktor pendukung ada juga faktor-faktor penghambat yang

berimbas pada kesiapan PMPP TNI menjadi Center of Peacekeeping Training di Asia

Tenggara. Kebijakan pemerintah dalam membangun dan membentuk pasukan

perdamaian yang efektif sebagai tombak diplomasi pertahanan Indonesia masih cukup

lemah hal ini ditunjukan dengan Tidak adanya komunikasi yang baik antar stake-holder

baik TNI maupun institusi yang tergabung dalam TKMPP untuk pengembangan

kebijakan pusat misi pemeliharaan perdamaian.

Selain permasalahan komunikasi regulasi yang dibuat untuk kelancaran pasokan

logistic masih belum bisa efektif dalam menunjang kesiapan tugas personel, birokrasi

pengadaan yang rumit dan seharusnya dapat diselesaikan dalam TKMPP menjadi

penghambat penugasan pasukan Indonesia dalam operasi perdamaian PBB

Keterbatasan kemampuan serta jumlah pelatih dan instruktur pada satlat PMPP

TNI juga tidak luput dari faktor yang menghambat perkembangan PMPP TNI, bukan

hanya dari segi kuantitas namun dari segi pemahaman instruktur dalam memahami

peraturan dalam operasi perdamaian PBB masuh jauh dibelakang Negara-negara

tetangga di Asia Tenggara.

65
Jurnal Diplomasi Pertahanan,
Volume 7, Nomor 1, 2021 E-ISSN 2746-8496

Tanpa dukungan baik dukungan pembangunan fisik maupun dukungan politis

dari setiap stake-holder yang terkait, PMPP TNI tidak akan pernah mampu memenuhi

potensinya secara maksimal. Pengembangan yang terjadi di PMPP TNI tidak akan dapat

dengan sendirinya terpenuhi tanpa keterlibatan pemerintah secara aktif

5. Kesimpulan
PMPP TNI sebagai lembaga pendidikan yang fokus pada mempersiapkan
pasukan perdamaian guna menjalankan misi perdamaian PBB bukanlah pasukan tempur
semata. Secara organisasi PMPP merupakan bagian dari proses berjalannya diplomasi
pertahanan Indonesia. Maka dari itu perlu ada pengembangan yang baik pada PMPP
TNI. Ini erat terkait dengan nama Indonesia sebagai Negara yang aktif dalam operasi
perdamaian dunia.
Pengembangan PMPP TNI sebagai center of peacekeeping training di Asia
Tenggara bukan lah yang tidak mungkin. Namun butuh kerjasama antar lini dan stake-
holders guna membentuk PMPP TNI yang siap baik secara SDM maupun logistik untuk
mendukung jalannya pelatihan dan operasional pendukung pelatihan.

Selama ini PMPP TNI masih jauh tertinggal dalam segi kesiapan logistic dari MPC
Malaysia hal ini lah yang membuat PMPP TNI belum dapat bersaing secara manajemen
dengan MPC, disamping itu perlu adanya peningkatan SDM di tubuh PMPP TNI itu
sendiri, agar kebutuhan pelatih dan instruktur dapat terpenuhi.

Hambatan bukan hanya datang dari dalam PMPP TNI ataupun dari kebijakan TNI
sendiri terhadap keberlangsungan dan pengembangan PMPP TNI, hambatan juga
datang dari pelbagai stake-holder. Regulasi yang terbentuk dan dijalankan saat ini bisa
dikatakan menghambat keberlangsungan dan pengembangan PMPP TNI serta
penugasan kontingen Indonesia dalam tugas PBB.

66
Jurnal Diplomasi Pertahanan,
Volume 7, Nomor 1, 2021 E-ISSN 2746-8496

6. Ucapan Terimakasih

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak
yang telah mendukung tulisan yang coba disusun oleh penulis. Pada kesempatan ini
juga penulis ingin menyampaikan rasa bangga sebesar-besarnya untuk almamater
dan seluruh pihak yang terlibat dalam operasi perdamaian PBB baik sebagai
kontingen maupun staf PMPP TNI

Daftar Pustaka

CENTRES, T. I. (2016). THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PEACEKEEPING

Corcoran, A. j. (2003). Assessing the effectiveness of defence diplomacy. In Defence science

Fris, J. (2013, maret 31). Neither staunch friends nor confirmed foes: New Zealand's
defence diplomacy in Asia. pp. 7-8.

Handayani, Y. (2008, agustus 20). PENGIRIMAN PASUKAN PEMELIHARAAN

PMPP-TNI. (2015, november 16). Profil PMPP-TNI. Retrieved from Peacekeeping center
indonesia: http://www.pkc-indonesia.mil.id/id/profil/berdirinya-pmpp-tni

Sumertha, I. g. (2017, november 11). PMPP TNI sebagai center of peacekeeper training di
asia. (D. pramudya, Interviewer)

TNI, P. (2011). TNI dan misi pemeliharaan perdamaian. jakarta.

United Nation. (2015, november 16). About the UN. Retrieved from United Nations:
http://www.un.org/en/sections/history/history-united-nations/index.html

United Nation. (2015, november 16 ). About us. Retrieved from

67