EVALUASI KINERJA TRANS METRO BANDUNG

PERFORMANCE EVALUATION OF TRANS METRO BANDUNG

Listifadah dan Reni Puspitasari

Puslitbang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian, Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta-Indonesia
nu-list@yahoo.co.id dan r.puspita1309@yahoo.com
Diterima: 7 Mei 2015, Direvisi: 13 Mei 2015, Disetujui: 28 Mei 2015

ABSTRACT
Public transport services in Bandung is still far from the expected conditions, both in terms of capacity and quality of
service. One of the efforts taken by the municipal government of Bandung to overcome traffic congestion is by
developing mass transit, namely Trans Metro Bandung (TMB). The implementation of TMB is not to give additional
transport to the new urban public transport system, but to change the system of management of urban public transport.
This study is the evaluation of performance and quality of service TMB. The evaluation method used is the formal
evaluation. The formal evaluation is to assess the existing parameters based on formal documents. The evaluation
conducted in two stages. First, the evaluation shows constraint mapping and objective mapping. Next on the second
stage will be carried out comparison with similar program as well as launch time of this program almost the same,
namely Trans Jogja. This is because of Trans Jogja considered more successful than TMB. The evaluation results
obtained some conclusions, TMB bus service currently not mandated in fulfilling the vision of its implementeion; TMB
still has shortcomings in terms of connectivity with other urban transport; there are still many facilities are in poor
condition and not properly used; compare to Trans Jogja, TMB services are still very far below.
Keywords: evaluation, constraint mapping, objective mapping, Trans Metro Bandung

ABSTRAK
Pelayanan angkutan umum di Kota Bandung masih jauh dari kondisi yang diharapkan, baik dari sisi kapasitas maupun
kualitas pelayanan. Salah satu upaya yang ditempuh Pemkot Bandung dalam mengatasi kemacetan dengan
mengembangkan angkutan massal, yaitu bus Trans Metro Bandung (TMB). Pada prinsipnya penerapan TMB bukan
untuk menambah sistem angkutan kota yang baru, melainkan mengubah sistem pengelolaan angkutan umum
perkotaan. Penelitian ini merupakan evaluasi kinerja dan kualitas layanan TMB. Pada prinsipnya metode evaluasi
yang digunakan adalah evaluasi formal. Sifat dari evaluasi formal adalah melakukan penilaian berdasarkan parameter
yang ada pada dokumen formal. Evaluasi dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, evaluasi akan lebih
menunjukkan constraint mapping serta objective mapping. Selanjutnya pada tahap kedua akan dilakukan perbandingan
dengan program yang relatif sama serta waktu peluncuran program yang hampir bersamaan, yaitu Trans Jogja. Hal
ini karena Trans Jogja dianggap lebih berhasil dibandingkan dengan TMB. Dari hasil evaluasi didapat beberapa
kesimpulan, yaitu layanan bus TMB saat ini belum memenuhi visi yang diamanatkan dalam penyelenggaraannya; TMB
masih memiliki kekurangan dalam hal konektivitas dengan angkutan perkotaan lainnya; banyak fasilitas dalam kondisi
kurang baik serta tidak digunakan sebagaimana mestinya; dibandingkan dengan Trans Jogja, layanan TMB masih
sangat jauh dibawahnya.
Kata Kunci: evaluasi, constraint mapping, objective mapping, Trans Metro Bandung

PENDAHULUAN
Pertumbuhan penduduk, mobilitas, dan transportasi perkotaan, adalah kota yang memiliki sistem
umum merupakan tantangan besar yang harus transportasi perkotaan berkualitas tinggi, yang
dihadapi oleh banyak kota. Transportasi merupakan memprioritaskan angkutan umum dan kendaraan
elemen penting dalam perekonomian karena tidak bermotor (Pardo, 2010).
berkaitan dengan distribusi barang dan pergerakan
orang, sehingga menjadi inti dari pergerakan Perekonomian Kota Bandung berkembang pesat
ekonomi di kota. Transportasi memainkan peran berdasarkan pertumbuhan beragam industri,
penting dalam pembangunan perkotaan dengan lembaga akademik dan penelitian nasional,
menyediakan akses bagi masyarakat untuk pariwisata, pemerintah daerah, pusat perbelanjaan
pendidikan, pasar, pekerjaan, rekreasi, pelayanan dan fasilitas komersial. Bandung juga menjadi
kesehatan dan layanan penting lainnya. Kota dengan tujuan utama bagi siswa dari luar daerah Bandung,
sistem moda transportasi yang terpadu lebih serta belanja dan pusat kuliner, baik untuk
mungkin untuk berkembang sebagai pusat wisatawan domestik maupun asing. Faktor-faktor
perdagangan, industri, pendidikan, pariwisata dan ini menekankan bagaimana Bandung sangat penting
jasa. Umumnya kota yang berada pada peringkat saat ini, dan menunjukkan bahwa Bandung akan
menurut survei mengenai ukuran kualitas hidup di menjadi perkotaan besar di masa depan. Pemerintah

Evaluasi Kinerja Trans Metro Bandung, Listifadah dan Reni Puspitasari 65

pusat dan daerah menyadari bahwa layanan intervensi terhadap sistem angkutan umum dan
angkutan umum yang ada jauh dari memadai dan sistem transportasi kota, serta perlu dipikirkan
tidak akan mampu mengatasi permintaan tambahan sejumlah langkah untuk memperbaiki pelayanan
sebagai dampak dari perkotaan yang berkembang angkutan umum di Kota Bandung dengan struktur
pesat. Oleh karena itu, angkutan umum memerlukan jaringan yang lebih baik, tipe armada yang beragam
penanganan serius untuk melangkah ke arah sesuai kebutuhan, dan tentu saja dengan kualitas
angkutan umum berkelanjutan (Tamin, 2005). pelayanan yang lebih baik.

Masalah transportasi sudah sedemikian parah di Secara lebih rinci beberapa permasalahan kinerja
K o t a B a n d u n g. K e ma c e t an ya n g t e r j a di angkutan umum di Kota Bandung adalah:
menyebabkan kerugian yang sangat besar mulai dari 1. struktur jaringan angkutan umum yang belum
pemborosan waktu dan BBM, polusi udara serta
terhierarki dengan baik,
eksternalitas lainnya. Dalam kerangka makro
ekonomi, hal ini akan mempengaruhi productivity, 2. kualitas pelayanan yang belum optimal sesuai
livability, dan sustainability Kota Bandung sebagai dengan keinginan para penggunanya.
pusat kegiatan dan ekonomi.
Berbagai permasalahan timbul seiring dengan
Sulitnya pengembangan jaringan jalan di Kota berjalannya waktu, dimana kapasitas prasarana jalan
Bandung, memberikan justifikasi bahwa angkutan yang ada tidak memungkinkan lagi bahwa untuk
umum diharapkan dapat menjadi tumpuan bagi masa datang angkutan umum di Bandung tetap
pemecahan masalah transportasi di masa datang. didominasi oleh angkot, yang pada prakteknya
Dengan efisiensi ruang perangkutan yang relatif banyak memberikan gangguan bagi lalu lintas.
t i n ggi , a n gku t a n u m u m a ka n ma mp u Salah satu upaya yang ditempuh Pemkot Bandung
memaksimalkan kapasitas jaringan yang ada. dalam mengatasi kemacetan dengan
Kenyataannya sekarang, pelayanan angkutan umum mengembangkan angkutan massal, yaitu bus Trans
di Kota Bandung masih jauh dari kondisi yang Metro Bandung (TMB).
diharapkan, baik dari sisi kapasitas maupun kualitas
pelayanan. Namun pada pelaksanaannya, Trans Metro Bandung
mengalami banyak kendala. Masalah-masalah yang
A n g ku t a n u mu m d i K o t a B a n d un g t e l ah muncul tentu mempengaruhi tingkat layanan yang
mengakomodasi 65% dari perjalanan penumpang, diberikan kepada para pengguna, hal ini harus
dan hanya mampu menarik captive-pengguna yang segera diatasi dengan dilakukan sebuah evaluasi
tidak memiliki alternatif lain, tetapi belum mampu yang komprehensif.
menarik pengguna kendaraan pribadi beralih ke
angkutan umum. Transportasi umum di Kota Penelitian ini akan mengevaluasi kinerja dan
Bandung mengandalkan transportasi berbasis jalan, implementasi kebijakan sistem angkutan umum
meskipun kereta api mewakili sekitar 4% dari massal Trans Metro Bandung. Sasarannya adalah
jumlah perjalanan transportasi umum (Ditjen meningkatkan kinerja dan kualitas layanan sistem
Perhubungan Darat, 2008). angkutan umum massal Trans Metro Bandung.

Seperti kebanyakan kota-kota di Indonesia, sektor TINJAUAN PUSTAKA

angkutan jalan didominasi oleh angkot atau
mikrobus yang dijadikan sebagai angkutan umum. Perkembangan Kota Bandung kurang diimbangi
Dengan maksimum hanya 12 (dua belas) tempat dengan infrastruktur yang ada sehingga Bandung
duduk penumpang, maka angkot ini hampir tidak menjadi sangat rentan terhadap aspek mobilitas.
memenuhi definisi konvensional apapun dari sebuah Ketidakseimbangan terjadi antara penyediaan jalan
angkutan massal. Dominasi angkot dalam pelayanan dan pertumbuhan kendaraan. Penggunaan
angkutan di Kota Bandung ini menimbulkan kendaraan pribadi di Kota Bandung cukup dominan,
berbagai masalah angkutan terutama dampaknya salah satu penyebabnya karena rendahnya kualitas
bagi kelancaran lalu lintas, efisiensi pelayanan yang pelayanan angkutan umum yang ada. Saat ini
rendah, kenyamanan yang minim, sampai dengan kondisi lalu lintas di jalan-jalan utama Kota
masalah sosial. Selain itu, angkutan umum tidak lagi Bandung sudah mengkhawatirkan. Data dari
efektif dan efisien dalam penggunaannya studi yang ada, kecepatan rata-rata kendaraan di
dibandingkan angkutan pribadi, seperti banyaknya jaringan jalan Bandung pada tahun 2003 hanya 17,1
jumlah perpindahan angkutan untuk mencapai km/jam pada jam sibuk pagi dan sore. Kondisi ini
tujuan, frekuensi dan waktu tunggu angkutan umum menjelaskan bahwa kemacetan, antrian, penundaan,
yang tidak terjadwal, serta jarak berjalan calon dan beberapa masalah transportasi lain telah
penumpang yang cukup jauh untuk mencapai menjadi masalah besar dan perlu penanganan
angkutan umum. Oleh karena itu perlu adanya khusus (Ditjen Perhubungan Darat, 2008).

66 Jurnal Penelitian Transportasi Darat, Volume 17, Nomor 2, Juni 2015: 65-78
Menurut Tamin (1997), dalam perencanaan, Dasar hukum penyelenggaraan angkutan massal bus
perancangan dan penetapan berbagai kebijakan Trans Metro Bandung adalah:
sistem transportasi, teori pergerakan arus lalu lintas 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009
me me ga n g p e r a n a n pen t i n g. Kemampuan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
menampung arus lalu lintas pada suatu jaringan
jalan, sangat bergantung pada kondisi fisik dari jalan 2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3
tersebut, baik kualitas maupun kuantitasnya serta Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
karakteristik operasional lalu lintasnya. Perhubungan di Kota Bandung.

Kesulitan pembangunan jaringan jalan di Kota 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8
Bandung memberikan pembenaran bahwa Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
angkutan umum massal diharapkan menjadi dasar Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
untuk memecahkan masalah transportasi di masa Bandung 2005-2025.
depan. Dengan kapasitas pembebanan yang relatif 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16
tinggi, berbasis bus massal, angkutan akan dapat Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
memaksimalkan kapasitas jaringan yang ada. Perhubungan dan Retribusi di Bidang
Berbagai masalah muncul seiring berjalannya Perhubungan.
waktu, dimana kapasitas infrastruktur jalan yang ada 5. Peraturan Walikota Bandung Nomor 704
tidak mungkin lagi untuk masa depan angkutan Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan
umum di Kota Bandung jika masih didominasi oleh Minimal (SPM) Pengoperasian Trans Metro
angkot, yang dalam prakteknya memberikan banyak Bandung.
gangguan bagi lalu lintas (Peraturan Daerah Nomor
3 Tahun 2008). 6. Keputusan Walikota Bandung Nomor: 551.2/
Kep 646-Huk/2006 tentang Pengoperasian
Pada akhir tahun 2006 pemerintah Kota Bandung Trans Metro Bandung pada koridor Cibereum-
merencanakan program angkutan umum massal, Cibiru.
yaitu berupa Bus Rapid Transit (BRT). Bus Rapid
7. Keputusan Walikota Bandung Nomor: 551.2/
Transit (BRT) adalah suatu moda yang fleksibel,
Kep 694-Dishub/2008 tentang Tarif Angkutan
dengan roda karet yang mempunyai transit yang
Umum Massal Bus Trans Metro Bandung.
cepat dan dikombinasikan station (halte), kendaraan,
p e l a ya n a n, j a l a n da n e l e me n I nt el l i g ent 8. Keputusan Walikota Bandung Nomor: 551/
Transportation System (ITS) dalam satu sistem yang Kep.764-Dishub/2012 tentang Pengoperasian
terintegrasi dengan identitas yang kuat (Levinson et Trans Metro Bandung pada Koridor 2
al., 2002 dan 2003). Cicaheum-Cibeureum di Kota Bandung
Tanggal 06 Nopember 2012.
Dari sisi pengguna jasa transportasi, dengan adanya
angkutan massal berarti ada perubahan menyangkut 9. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Trans
pola mobilitas penduduk dan pola perilaku Metro Bandung didasarkan oleh Peraturan
bertransportasi (Aminah, 2009). Masyarakat yang Walikota Bandung Nomor 265 Tahun 2008
pada awalnya terbiasa menggunakan angkot dan tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
naik serta turun di sembarang tempat, dengan Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis
adanya transportasi angkutan massal dikondisikan Daerah dan Dinas Daerah di Lingkungan
untuk lebih tertib dalam bertransportasi yaitu dengan Pemerintah Kota Bandung.
naik turun di halte khusus. Selain itu, pelayanan Maksud dan tujuan pengoperasian Trans Metro
yang nyaman dan cepat menjadi andalan dari Bandung adalah sebagai berikut:
transportasi massal.
1. Reformasi sistem angkutan umum perkotaan
Trans Metro Bandung (TMB) adalah suatu melalui manajemen pengelolaan maupun
transportasi angkutan massal yang menjadi salah penyediaan sarana angkutan massal sesuai
satu upaya pemerintah Kota Bandung untuk dengan keinginan masyarakat yaitu aman,
meningkatkan pelayanan publik khususnya pada nyaman, mudah, tepat waktu, dan murah;
sektor transportasi darat di kawasan perkotaan
dengan berbasis bus mengganti sistem setoran 2. Pengoperasian Trans Metro Bandung melayani
menjadi sistem pelayanan (buy the service). Ciri penumpang perkotaan (Central Bussiness
t r a ns p or t as i a n gku t a n ma s s a l a d al ah District/CBD Kota Bandung) dan penumpang
pemberangkatan bus terjadwal, berhenti pada halte luar Kota Bandung (Outer Cordon/Bandung
khusus, aman, nyaman, handal, terjangkau dan Raya);
ramah bagi lingkungan (Peraturan Walikota 3. Perbaikan sistem pelayanan angkutan umum
Bandung Nomor 704 Tahun 2008). perkotaan;

Evaluasi Kinerja Trans Metro Bandung, Listifadah dan Reni Puspitasari 67

4. Perbaikan manajemen pengelolaan angkutan Cibeureum-Cibiru, kemudian beroperasi lagi pada
umum perkotaan; tahun 2012 koridor Cicaheum-Cibeureum. Pemkot
Bandung mentargetkan pelayanan TMB hingga 5
5. Perbaikan pola operasi angkutan umum
koridor pada tahun 2014 (Peraturan Daerah Nomor
perkotaan (misalnya berhenti pada tempat yang
8 Tahun 2008). Rencana pengembangan koridor
ditentukan, standarisasi angkutan);
TMB yaitu:
6. Penghubung simpul transportasi (terminal bus,
1. Koridor I: Elang (Cibeureum)-Jln. Soekarno
stasiun kereta api, serta bandara), pusat
Hatta-Cibiru;
kegiatan masyarakat;
2. Koridor II: Cibeureum (Jln. Elang)-Jalur
7. Penghubung seluruh wilayah perkotaan di Kota
Tengah-Cicaheum;
Bandung.
3. Koridor III : Antapani-Laswi-Lingkar Selatan-
Berdasarkan rencana yang terdapat dalam
Leuwi Panjang;
Masterplan Transportasi Kota Bandung 2010-2030,
TMB akan mempunyai 11 koridor sebagai berikut: 4. Koridor IV: Antapani-Laswi-St. Hall;
1. Koridor 1: Jln. Raya Cibiru-Jln. Soekarno 5. Koridor V: Setra Sari Mall-Surya Sumantri-Dr.
Hatta-Elang; Junjunan-Surapati-Cicaheum;
2. Koridor 2: Antapani-Jln. Laswi-Jln. Lingkar Pada prinsipnya pengoperasian Trans Metro
Selatan; Bandung bukan untuk menambah sistem angkutan
kota yang baru, melainkan mengubah sistem
3. Koridor 3: Ujungberung-Jln. Surapati-Jln. Dr.
pengelolaan angkutan umum perkotaan. Saat ini
Djunjunan;
badan pengelola Trans Metro Bandung masih
4. Koridor 4: Cibeureum-Cicaheum; dilakukan oleh UPT Trans Metro Bandung dibawah
5. Koridor 5: Buahbatu-Kebon Kawung; Dinas Perhubungan Kota Bandung (Peraturan
Walikota Bandung Nomor 265 Tahun 2008).
6. Koridor 6 : Banjaran-G e d e b a ge -K e b on
Kawung; Adapun tugas pokok dan fungsi UPT Trans Metro
Bandung adalah sebagai berikut:
7. Koridor 7: Padalarang-Elang-Kebon Kawung;
1. Tugas Pokok
8. Koridor 8: Soreang-Kopo-Leuwi Panjang-
Kebon Kawung; Melaksanakan s e b a gi an t u ga s D i n as
Perhubungan di bidang pengelolaan Trans
9. Koridor 9: Cibaduyut-Tegallega-Kebon Metro Bandung.
Kawung;
2. Fungsi:
10. Koridor 10: Ledeng-Gegerkalong-Kebon
Kawung; a. P e n yu s u n a n r e n c an a d a n t e kn i s
operasional pelaksanaan pengelolaan
1) Koridor 11: Caringin-Pasirkaliki-Sarijadi. Trans Metro Bandung;
Pada tahun 2007, Departemen Perhubungan b. Pelaksanaan operasional pengelolaan
memberikan izin untuk TMB beroperasi dan Trans Metro Bandung;
memberikan bantuan 10 unit armada bus. Kemudian
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung c. Pelaksanaan ketatausahaan UPT Trans
menyelenggarakan proses tender pada Juli 2008 Metro Bandung.
untuk paket pemeliharaan dan operasional bus TMB d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian,
d a n pemenangnya a d a l a h P e r u m D A M R I . e va l u a si d a n pelaporan ke gi a t an
Pembangunan shelter permanen dilakukan dalam pengelolaan Trans Metro Bandung.
bentuk kerjasama pemerintah Kota Bandung dan
UPT Trans Metro Bandung juga mempunyai visi
investor badan usaha dengan sistem Public Private
dan misi sebagai berikut:
Partnership (PPP). PPP merupakan pendekatan
untuk memberikan layanan kepada atau atas nama Visi: Terselenggaranya angkutan umum perkotaan
sektor publik (Harris, 2004). PPP didasarkan pada yang aman, nyaman, mudah, tepat waktu,
kontrak atau agreement selama periode tertentu dan tarif yang terjangkau dengan standar
pada akhir kontrak, aset dan kepemilikan kembali ke pelayanan prima.
sektor publik dalam hal ini pemerintah.
Misi: a. Reformasi sistem pelayanan angkutan
Sejak tanggal 24 September 2009, Pemkot Bandung umum perkotaan bagi pengguna jasa
resmi mengoperasikan satu koridor yang melayani angkutan dan masyarakat;

68 Jurnal Penelitian Transportasi Darat, Volume 17, Nomor 2, Juni 2015: 65-78
 b. Memperbaiki pelayanan angkutan d. Terintegrasinya sistem pelayanan
umum perkotaan ke arah yang lebih angkutan umum perkotaan berbasis
baik bagi pengguna jasa dan operator jalan dengan moda transportasi lainnya;
angkutan umum dengan jaminan e. Membangun pelayanan publik yang
keberlangsungan operasional di Kota berbasis jalan dengan moda transportasi
Bandung; lainnya.
c. Memperbaiki permasalahan angkutan Mekanisme pengelolaan keuangan UPT Trans
umum perkotaan jangka menengah dan Metro Bandung adalah murni dari APBD Kota
jangka panjang; Bandung, APBD Propinsi, atau bantuan APBN
Pusat.

Pemerintah Kota Bandung

Dinas Perhubungan Kota Bandung

UPT TMB

Pembangunan dan Pendataan dan Pembinaan dan

SDM Ticketing Pendapatan Pemeliharaan Pengembangan Pengawasan
Infrastruktur Sistem Operasional

Sumber: UPT TMB Dinas Perhubungan Kota Bandung

Gambar 1.
Badan Pengelola TMB.
Saat ini rekan kerja pemerintah adalah Perum Pelaksanaan program Trans Metro Bandung
DAMRI dengan model kelembagaan yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan
diterapkan adalah sistem tender. Dalam sistem ini, angkutan umum yang lebih handal, nyaman, dan
kecuali aspek pengoperasian, semua aspek kegiatan manusiawi. Untuk mencapai tujuan tersebut, seluruh
penyelenggaraan angkutan umum lainnya seperti lembaga yang terlibat harus terkoordinasi,
perencanaan strategis, perencanaan operasional, menjalankan tupoksi dan perannya masing-masing
administrasi serta kegiatan pemantauan dan serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
pengawasan dipegang dan dilaksanakan oleh UPT program ini.
TMB.
Seluruh instansi dan organisasi (stakeholder) yang
Selama ini stakeholder yang terlibat dalam terlibat dalam pelaksanaan program Trans Metro
penyelenggaraan angkutan umum penumpang di Bandung tergabung dalam suatu lembaga yang
Kota Bandung hanya terdiri dari dua lembaga saja diberi nama Bakotransjalan dengan daftar
yaitu pemerintah sebagai pembuat regulasi dan stakeholder beserta tupoksi dan perannya.
operator sebagai pelaksana. Kedua lembaga tersebut
tidak memiliki hubungan langsung yang dapat
mengembangkan sistem.

Evaluasi Kinerja Trans Metro Bandung, Listifadah dan Reni Puspitasari 69

 Tabel 1.
Daftar Stakeholder dalam Pelaksanaan Program TMB

No. Instansi Peran Khusus dalam Program TMB

- Sebagai regulator, perencanaan, pembiayaan, perijinan,

1. Dinas Perhubungan pembinaan, konstruksi, pengawasan, R&D, SDM, pengelola
tiket dan pendapatan TMB
- Memberikan izin pemanfaatan jalan nasional yang digunakan
2. Balai Pengelolaan Wil. 4 Jakarta
oleh koridor TMB
- Membantu pengamanan terhadap pengoperasian TMB dari
3. Kepolisian ancaman demonstrasi
- Menertibkan lalu lintas dan law enforcement
- Melakukan pemeliharaan kondisi infrastruktur jaringan jalan
4. Dinas Bina Marga
dan penerangan jalan

Dinas Tata Ruang dan Cipta - Memberikan izin untuk pembangunan shelter pada titik yang
5.
Karya sesuai tata ruang

- Sebagai pelaksana operasional (operator), memberikan

6. Perum DAMRI
pelayanan dan perawatan bus TMB

- Sebagai pemilik angkot yang menyediakan layanan angkutan

7. Pengusaha Angkot
umum penumpang (operator angkot)
- Sebagai organisasi yang beranggotakan koperasi angkot,
pengusaha, dan supir angkot
Organda (Kobanter Baru, Kobutri, - Menjembatani hubungan antara operator angkot dengan
8.
Kopamas, Pengusaha) pemerintah
- Melakukan sosialisasi kebijakan dan program pemerintah
tentang angkutan umum kepada anggotanya
Sumber: UPT TMB Dinas Perhubungan Kota Bandung (2013).

Sumber: Keputusan Walikota Bandung No.551.2/Kep 646-Huk/2006 tentang Operasi Trans Metro Bandung Koridor Cibeureum-Cibiru.
Gambar 2.
Rute TMB Koridor Cibiru-Cibeureum.

70 Jurnal Penelitian Transportasi Darat, Volume 17, Nomor 2, Juni 2015: 65-78
Sumber: Keputusan Walikota Bandung No.551/Kep.764-Dishub/2012 tentang Operasi Trans Metro Bandung Koridor Cicaheum-Cibeureum
tanggal 6 November 2012.
Gambar 3.
Rute TMB Koridor Cicaheum-Cibeureum.
METODOLOGI PENELITIAN mapping. Lalu selanjutnya pada tahap kedua akan
dilakukan perbandingan dengan program yang
Penelitian ini merupakan evaluasi kinerja dan
relatif sama serta waktu peluncuran program yang
kualitas layanan dalam hal ini Trans Metro Bandung
hampir bersamaan, yaitu program BRT yang
(TMB). Ada beberapa pendekatan evaluasi
dicanangkan di Jogjakarta “Trans Jogja”. Hal ini
kebijakan (Dunn, 1991). Pendekatan-pendekatan
karena Trans Jogja dianggap lebih berhasil
tersebut ialah evaluasi semu, evaluasi formal, dan
dibandingkan dengan Trans Metro Bandung.
evaluasi keputusan teoritis. Pada prinsipnya metode
yang digunakan dalam evaluasi ini adalah evaluasi Data yang digunakan adalah data primer dan data
formal. Sifat dari evaluasi formal adalah melakukan sekunder. Data primer diperoleh dari observasi
penilaian berdasarkan parameter yang ada pada langsung yang diambil pada saat penelitian
dokumen formal. Dalam evaluasi formal, metode dilakukan yaitu bulan April 2013.
yang ditempuh untuk menghasilkan informasi yang
Selain itu penelitian ini juga menggunakan data
valid dan reliable ditempuh dengan beberapa cara
sekunder yaitu data jumlah penumpang dan
antara lain:
pendapatan TMB, serta peraturan yang terkait
1. Merunut legislasi (peraturan perundang- dengan BRT pada umumnya dan TMB pada
undangan); khususnya.
2. Merunut kesesuaian dengan kebijakan yang
HASIL DAN PEMBAHASAN
tercantum pada dokumen formal yang
memiliki hierarki diatasnya; A. Hambatan Penerapan BRT di Kota
3. Merunut dokumen formal (kesesuaian dengan Sebelum melihat lebih jauh hambatan-
hasil yang diharapkan/tujuan dan sasaran); hambatan dalam penerapan sistem BRT di
Kota Bandung, perlu diketahui data jumlah
4. Interview dengan penyusun kebijakan atau
penumpang beserta besaran pendapatan TMB
administrator program.
koridor I setiap bulan periode awal beroperasi
P a d a t a ha p p e r t a ma , evaluasi a ka n l e b i h hingga awal tahun 2011.
menunjukkan constraint mapping serta objective

Evaluasi Kinerja Trans Metro Bandung, Listifadah dan Reni Puspitasari 71

 Tabel 2.
Jumlah Penumpang dan Pendapatan TMB

Penumpang (Jiwa) Pendapatan (Rp)

Bulan
Umum Pelajar Total Umum Pelajar Total
Sep-09 1.641 696 2.337 4.923.000 1.044.000 5.967.000
Okt-09 7.763 7.914 15.677 23.289.000 11.871.000 35.160.000
Nop-09 8.841 9.743 18.584 26.523.000 14.614.500 41.137.500
Des-09 9.441 10.517 19.958 28.323.000 15.775.500 44.098.500
Jan-10 9.182 11.019 20.201 27.546.000 16.528.500 44.074.500
Feb-10 7.818 9.790 17.608 23.454.000 14.685.000 38.139.000
Mar-10 9.232 10.656 19.888 27.696.000 15.984.000 43.680.000
Apr-10 7.761 11.828 19.589 23.283.000 17.742.000 41.025.000
Mei-10 7.905 12.258 20.163 23.715.000 18.387.000 42.102.000
Jun-10 8.642 12.058 20.700 25.926.000 18.087.000 44.013.000
Jul-10 8.253 12.170 20.423 24.759.000 18.255.000 43.014.000
Agust-10 8.803 9.291 18.094 26.409.000 13.936.500 40.345.500
Sep-10 7.408 6.583 13.991 22.224.000 9.874.500 32.098.500
Okt-10 8.644 9.416 18.060 25.932.000 14.124.000 40.056.000
Nop-10 9.394 11.415 20.809 28.182.000 17.122.500 45.304.500
Des-10 9.990 11.188 21.178 29.970.000 16.782.000 46.752.000
Jan-11 9.332 8.177 17.509 27.996.000 12.265.500 40.261.500
Feb-11 8.995 7.836 16.831 26.985.000 11.754.000 38.739.000
Sumber: Dishub Kota Bandung, 2012.

Pengoperasian Trans Metro Bandung telah mengindikasikan bahwa ada beberapa

dicanangkan oleh Pemerintah Kota Bandung permasalahan yang terjadi dalam sistem TMB.
dari tahun 2006 dengan dikeluarkannya Surat
Pemetaan hambatan yang terjadi pada
Keputusan Walikota mengenai hal tersebut.
pelaksanaan program sistem BRT Trans Metro
Namun pada kenyataannya pelaksanaan
Bandung dapat diidentifikasikan sebagai
terkendala beberapa hambatan. Hal ini
berikut:
mengakibatkan peresmian yang diundur hingga
tahun 2008 dan itupun tidak langsung 1. Hambatan Politis
beroperasi hingga tahun 2009. Pihak
Adanya tekanan dari berbagai pihak yang
Kementerian Perhubungan yang memberikan
merasa dirugikan dengan pemberlakuan
hibah bus yang dioperasikan oleh TMB ini
TMB ini menjadikan pelaksanaan
sempat akan menarik kembali 10 bus bantuan
program TMB terhambat. Organda yang
pertama karena ketidakpastian dalam
merupakan organisasi yang mewakili para
pelaksanaan.
pengusaha angkutan umum perkotaan
Pada awal pengoperasian apabila dibandingkan (Angkot) mengajukan beberapa syarat
dengan jumlah demand angkutan umum yang terkait p e l a ks a n aa n T M B karena
ada di perlintasan jalur TMB koridor I, tingkat menganggap bahwa pemberlakuan TMB
okupansinya masih sangat rendah. Luas area akan mengurangi pendapatan mereka
layanan TMB s ej a u h 11 , 1 k m 2 dengan karena diprediksi banyak penumpang
melewati 17 wilayah kecamatan, seperti: yang berpindah ke TMB. Negosiasi yang
Andir, Bandung Kulon, Bojongloa Kaler, terjadi antara pihak pemerintah dengan
Babakan Ciparay, Astana Anyar, Bojongloa O r ga n d a c u ku p al ot s e hi n gga
Kidul, Regol, Bandung Kidul, Lengkong, Buah mengakibatkan mundurnya waktu
Batu, Kiaracondong, Rancasari, Gedebage, pelaksanaaan hingga bertahun-tahun.
Arcamanik, Cinambo, Panyileukan, Cibiru. Namun, setelah adanya kesepakatan yang
Dengan luas area pelayanan, semestinya TMB dianggap menguntungkan kedua belah
memiliki okupansi yang cukup besar. Dalam pihak akhirnya TMB mulai diresmikan.
tahun 2010 rata-rata jumlah penumpang TMB
2. Hambatan Finansial
perbulan adalah sebesar 19.225 orang atau 641
orang per hari. Rata-rata okupansi bus TMB Pada saat peresmian, pembangunan
sebesar 64 penumpang/bus/hari atau 13 shelter belum dapat diselesaikan secara
penumpang/rit. Hal ini tentu sangat kecil penuh, sehingga pengoperasian mundur
dibanding dengan banyaknya shelter dan beberapa waktu, hal ini dikarenakan
panjang lintasan yaitu 16 km. Hal ini adanya hambatan dana yang dikeluarkan
72 Jurnal Penelitian Transportasi Darat, Volume 17, Nomor 2, Juni 2015: 65-78
 oleh pemerintah daerah. Hal ini pun kunjung terlaksana. Padahal dalam
terjadi pada saat peresmian koridor II dokumen peraturan atau surat keputusan
tahun 2012 lalu, pada saat peresmian yang dibuat, hal ini menjadi komponen
beberapa shelter masih belum rampung sorotan utama sebagai ukuran layanan.
d i ka r e n a ka n d a na A P B D ma s i h
3. Hambatan Fisik
terhambat. Dapat dimaklumi dengan
jumlah pendapatan yang sangat kecil dari Jaringan jalan yang tersedia kurang
pengoperasian koridor I, pemerintah harus memungkinkan TMB memiliki jalur
memberikan subsidi yang sangat besar. khusus yang terpisah dari lalu lintas yang
Pada prinsipnya penghasilan dari tiket a d a . S e l a i n i t u , ka r en a a d a n ya
tersebut hanya akan menutupi sebagian kepentingan pihak lain, yaitu instansi
biaya operasi. Seperti yang dirilis oleh Dinas Pekerjaan Umum yang akan
NTMC Polda Jabar bahwa BOK TMB merencanakan pembangunan fly-over di
per-km adalah Rp. 3.765,-. Dengan beberapa titik di jalan Soekarno-Hatta,
jumlah produksi sebesar 212.160 km perlintasan TMB tidak dimungkinkan
dalam satu tahun maka biaya untuk untuk berada di tengah jalur, sehingga
menutupi ongkos operasional mencapai harus berada di sisi kiri setiap jalur.
Rp. 798.782.400,-. Dana APBD untuk Dengan hambatan ini menjadikan TMB
menutupi biaya operasi dan perawatan bersinggungan dengan lalu lintas yang ada
harus selalu siap, sehingga pelayanan s e h i n gga p e l a ya n a n T M B kurang
yang prima dapat diberikan kepada maksimal karena waktu tempuh masih
masyarakat. sangat bergantung kepada kondisi lalu
lintas yang terjadi. Oleh karena itu tidak
Pengaruh kesiapan dana ini tentu terlihat
ada perbedaan yang signifikan antara
dari beberapa fasilitas yang saat ini sudah
waktu tempuh menggunakan bus TMB
rusak namun tidak kunjung diperbaiki
ataupun dengan kendaraan umum lain
oleh pemerintah. Beberapa shelter yang
yang melintasi jalur tersebut.
sudah dalam kondisi buruk, marka jalan
untuk bus lane yang tidak diperbaharui,
serta sistem e-ticketing yang belum

Sumber:Hasil survey, 2012.

Gambar 4.
Bus TMB Saat Memasuki Halte.
Dikarenakan lalu lintas gabungan, maka layanan bus TMB, sehingga perlu segera
terkadang aktivitas bus TMB terganggu. dibenahi.
Pada saat akan memasuki area halte bus
B. Pengamatan Lapangan
dihalangi oleh angkot atau bahkan taksi
yang sedang menunggu penumpang Dari pengamatan langsung di lapangan terlihat
(ngetem). Hal ini mengurangi kinerja bahwa banyak hal yang masih menjadi

Evaluasi Kinerja Trans Metro Bandung, Listifadah dan Reni Puspitasari 73

 kekurangan dalam pengoperasian bus TMB ini. alasan bahwa halte tidak berfungsi dengan baik
Seperti banyaknya penumpang yang turun dan serta adanya permintaan dari penumpang itu
naik tidak pada shelter atau tempat seharusnya. sendiri. Hal ini tentu sudah menyalahi aturan
Pihak operator mengijinkan hal ini dengan yang dibuat dalam pelaksanaan TMB.

Sumber:Hasil survey, 2012.

Gambar 5.
Halte Bus TMB yang Tidak Berfungsi.
Sebagai contoh halte bus TMB di RS. Kebon Halte Elang, yang mana tentu sangat tidak
Jati yang tidak berfungsi sebagaimana efektif untuk dijadikan sebagai halte transit.
mestinya. Bus TMB yang melintas daerah ini
K e d ua permasalahan ko n e kt i v i t as dan
tidak berhenti di halte tersebut. Halte ini
akhirnya dimanfaatkan oleh warga menjadi keterpaduan dengan angkutan lain ini tentu
h a r u s menjadi p er h at i an a p a bi l a ingin
warung kaki lima serta tempat mangkalnya
meningkatkan layanan TMB.
becak. Hal seperti ini tentu menjadi sangat
merugikan. Infrastruktur yang telah dibangun D. Kemudahan Informasi
dengan dana APBD ini menjadi sia-sia karena
tidak berfungsi sesuai tujuannya. TMB tidak memperhatikan kemudahan para
penggunanya untuk mendapatkan informasi
C. Konektivitas dan Transportasi Terpadu yang dibutuhkan, baik mengenai jadwal, lokasi
Dalam surat keputusan Walikota Bandung halte, jalur, tarif dan lain sebagainya. TMB
mengenai p e n go p e r a si a n Trans Metro h a n ya mengandalkan i nf o r ma s i ya n g
B a n d u n g ko r i d o r C i b e u r e u m- C i b i r u menyebar dari kalangan media pada saat
disebutkan pada butir ketiga bahwa TMB peluncuran, hal ini tentu tidak efektif. TMB
d i d u ku n g o l e h a n gku t a n pengumpan. tidak memiliki situs resmi yang dapat diakses
Angkutan pengumpan disini adalah angkutan o l e h masyarakat ya n g me mb u t u h ka n
umum p e r ko t a a n yang telah beroperasi informasi. Begitu pula di lokasi halte, dimana
sebelumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun petunjuk jelas yang mungkin
angkutan pengumpan (feeder) tidak di desain dibutuhkan. Saat ini UPT TMB melakukan
secara khusus untuk melayani TMB. Banyak sosialisai melalui brosur yang disebar hanya di
diantara trayek yang disebut dalam SK tersebut beberapa lokasi saja.
sebagai pengumpan bahkan menjadi angkutan E. Perbandingan dengan Trans Jogja
yang saling overlap. Hal ini tentu tidak
menguntungkan baik bagi TMB maupun Sebagai perbandingan bus TMB dengan Trans
angkot tersebut. Jogja, berikut adalah sedikit ulasan mengenai
layanan BRT Trans Jogja di Jogjakarta.
Selain h a l t e r se b ut d i a t a s, t er d a pa t
permasalahan tidak adanya konektivitas dari 1. Beroperasi mulai tanggal 18 Februari
kedua koridor yang telah ada saat ini. Kedua 2008 dengan uji coba selama 1 minggu
koridor tersebut bertemu di halte terakhir yaitu dengan tarif Rp.1.000,- per penumpang.
74 Jurnal Penelitian Transportasi Darat, Volume 17, Nomor 2, Juni 2015: 65-78
 2. Beroperasi dengan 54 bus (dengan 22 seat 4. Waktu operasi mulai pukul 05.30 s.d.
dan 19 berdiri) termasuk 6 bus untuk 21.30 WIB.
cadangan. 5. Jumlah halte dan mesin ticketing yang
3. Beroperasi dalam 3 koridor utama masing digunakan sebanyak 112 unit (34 halte
masing 2 (dua) jalur ulang alik dengan dibangun Kota Jogjakarta).
panjang rute 33 s.d. 36 km dan round trip
time rata rata 2 s.d. 2,5 jam.
Tabel 3.
Panjang Rute, Jumlah Bus, dan Headway Tiap Trayek Bus Trans-Jogja

Panjang Trayek Headway

Trayek Jumlah Bus
(km) (menit)
1A 35,93 8 15
1B 36,96 8 15
2A 32,90 8 15
2B 31,79 8 15
3A 33,02 8 15
3B 32,28 8 15
Sumber: Dishub Kota Jogjakarta, 2012.

Selain itu terdapat bus cadangan sebanyak 8 sedang, menyesuaikan ukuran jalan, dengan
buah dan bus yang akan melayani berukuran kapasitas 22 orang duduk dan 19 orang berdiri.
Tabel 4.
Pendapatan Trans Jogja

Pendapatan (Rp)
No. Bulan
2008 2009 2010 2011
1. Januari - 1.213.597.000 1,368.078.000 1.475.638.000
2. Februari 265.627.000 1.057.275.000 1,237.184.000 1.377.167.000
3. Maret 864.314.500 1.190.573.000 1,325.701.000
4. April 793.687.000 1.129.725.000 1,305.816.000
5. Mei 920.062.000 1.224.498.000 1,463.926.000
6. Juni 1.051.079.000 1.281.001.000 1,527.009.000
7. Juli 1.300.278.000 1.463.544.000 1,737.751.000
8. Agustus 1.290.960.000 1.367.152.000 1,550.016.000
9. September 1.120.969.000 1.309.731.000 1,552.531.000
10. Oktober 1.290.727.000 1.365.244.000 1.601.783.000
11. Nopember 1.165.034.000 1.307.088.000 1.259.955.000
12. Desember 1.295.155.000 1.435.000.000 1.568.351.000

Total 10.062.737.500 15.344.428.000 17.504.928.000 2.852.805.000

Sumber: Dishub Kota Jogjakarta, 2012.

Pemerintah Kota J o gj aka r t a me mi l i ki maupun regional serta stasiun kereta api.

ko mi t me n y a n g l e b i h b e s a r da l a m Disamping itu, Trans Jogja juga disiapkan
mengimplementasikan sistem BRT melalui untuk mendukung aktivitas pariwisata dengan
Trans Jogja ini. Kesiapan sarana dan prasarana banyaknya halte-halte yang berada di area
yang tersedia pada saat awal pengoperasian tujuan para wisatawan.
sangat baik dengan jumlah memadai. Jalur atau Selain fasilitas utama seperti halte, dibangun
koridor bus Trans Jogja dirancang agar dapat juga fasilitas pendukung untuk memberikan
melewati sebagian besar wilayah Jogjakarta layanan tambahan kepada penumpang seperti
serta terhubung dengan fasilitas transportasi fasilitas park and ride dan juga bike rack atau
lainnya, seperti bandara, terminal baik lokal rak penyimpanan sepeda bagi pengendara yang

Evaluasi Kinerja Trans Metro Bandung, Listifadah dan Reni Puspitasari 75

 memerlukan. Kesiapan ini juga ditunjang Kementerian Perhubungan, pendekatan yang
dengan pelayanan informasi yang memadai dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dalam
baik melalui papan pengumuman di halte mendorong pengembangan sistem transportasi
maupun melalui website Dinas Perhubungan massal ditingkat kota seharusnya diawali dengan
Jogjakarta.
menemukenali kebutuhan nyata yang mendasar dari
Tentu dengan persiapan dan perencanaan yang masing-masing kota. Setelah itu, dilakukan
matang serta koordinasi dengan angkutan persiapan bersama dalam merencanakan sistem serta
umum lainnya, BRT di Jogjakarta ini dapat perangkat yang dibutuhkan, sehingga dapat dinilai
dikatakan lebih berhasil dibanding dengan apakah kota tersebut memang dapat diberikan
Kota Bandung. Walaupun jaringan jalan yang bantuan bus. Bus bantuan seharusnya berlaku
relatif serupa dimana lebar jalan yang sempit sebagai bantuan, bukan merupakan sesuatu yang
dan jalur bus Trans Jogja menyatu dengan lalu dipaksakan untuk digunakan oleh pemerintah kota.
lintas lainnya, namun pada umumnya tidak Hal ini tentu untuk kegiatan lanjutan dalam
terjadi banyak konflik, kecuali di daerah perencanaan koridor-koridor TMB berikutnya.
tertentu yang menjadi pusat keramaian, seperti Pemerintah Kota Bandung/Dinas Perhubungan
pusat wisatawan. Hal ini juga dapat dilihat dari Kota Bandung, dalam menyikapi pelaksanaan
tingkat pendapatan tiket yang sangat besar. TMB yang sudah berjalan Pemerintah Kota
Dalam memberikan layanannya Trans Metro Bandung melalui Dinas Perhubungan seharusnya
Bandung perlu melakukan perencanaan yang lebih aktif dan berinisiatif dalam pengembangan
baik serta diperlukan komitmen yang tinggi TMB. Salah satu hal yang paling mendesak adalah
d a r i p e me r i nt a h u nt uk me w u j u d ka n dengan memasukkan sistem BRT ini pada tatanan
transportasi yang handal bagi masyarakatnya. transportasi menyeluruh yang terintegrasi.
Pemerintah kota Bandung dapat mengalokasikan
KESIMPULAN dana yang lebih untuk mendukung pengembangan
Layanan Trans Metro Bandung yang ada saat ini sistem TMB termasuk untuk e-ticketing. Selain itu,
belum memenuhi visi yang diamanatkan dalam birokrasi dalam pengelolaan TMB seharusnya dapat
penyelenggaraannya, dimana dikatakan bahwa disederhanakan. Dimana, urusan operasional
Trans Metro Bandung memiliki visi untuk administrasi dengan sarana prasarana dapat dikelola
terselenggaranya angkutan umum perkotaan yang oleh satu instansi saja, yaitu UPT TMB.
aman, nyaman, mudah, tepat waktu, tarif terjangkau UPT Trans Metro Bandung, kebutuhan personel
dengan standar pelayanan prima. Trans Metro harus segera dipenuhi oleh UPT TMB agar
Bandung masih memiliki kekurangan dalam hal koordinasi pelaksanaan TMB dapat dilaksanakan
konektivitas dengan angkutan perkotaan lainnya, hal dengan baik. Kekurangan personel sangat
ini tentu menjadi hambatan yang dapat mengurangi mempengaruhi kinerja TMB secara keseluruhan.
minat masyarakat dalam menggunakan bus Trans
Metro Bandung. UCAPAN TERIMA KASIH
Dari hasil pengamatan lapangan, banyak fasilitas Penulis mengucapkan terima kasih kepada
dalam kondisi kurang baik serta tidak digunakan Choerudin S., S.T., M.T., M.Sc. yang telah ikut
sebagai mana mestinya. Selain itu, marka atau berkontribusi dalam penelitian ini. Selain itu,
separator yang menjadi tanda jalur bus TMB banyak penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak
yang sudah tidak terlihat dengan jelas, sehingga Dr. Ir. Miming Miharja, M.Sc.Eng. atas arahan dan
memungkinkan untuk terjadi ketidakteraturan oleh bimbingan selama penyusunan penelitian ini.
para pengguna jalan lainnya. Dibandingkan dengan DAFTAR PUSTAKA
Trans Jogja, layanan Trans Metro Bandung masih
sangat jauh dibawahnya. Hal ini tentu menuntut Aminah, S. (2009). Transportasi Publik dan Aksesibilitas
Masyarakat Perkotaan. Surabaya: Jurnal
komitmen pemerintah Kota Bandung untuk Universitas Airlangga. Masyarakat Kebudayaan dan
lebih berupaya meningkatkan kualitas layanan yang Politik, Vol. 20 – No. 1/2007-01.
disediakan. Baik dari segi pengaturan legal, finansial
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian
maupun secara politis yang berujung pada perbaikan Perhubungan. (2008). Laporan Akhir Rencana
sarana dan prasarana. Pembangunan Umum Transportasi Massal di Pulau
Jawa. Jakarta.
SARAN
Dunn, William N. (1991). Public Policy Analysis: An
Saran yang dibuat akan disampaikan kepada tiga Introduction. New Jersey: Prentice Hall.
instasi ya n g s e c a r a umu m terlibat dengan Harris, S. (2004). Public Private Partnerships: Delivering
pelaksanaan program Trans Metro Bandung: Better Infrastructure Services. Recouping

76 Jurnal Penelitian Transportasi Darat, Volume 17, Nomor 2, Juni 2015: 65-78
 Infrastructure Investment In Latin America And The Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Caribbean. Washington DC: BID. Pelaksanaan Transportasi di Bandung.
Levinson, Herbert S, et al. (2002). Bus Rapid Transit, An Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana
Overview. Washington: University of Washington. Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota
Journal of Public Transportation, Vol. 5, No. 2, Bandung 2005-2025.
2002.
Peraturan Walikota Bandung Nomor 265 Tahun 2008
Levinson, Herbert S. (2003). Bus Rapid Transit on City tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit
Streets, How Does It Work. Second Urban Street Pelaksana Teknis Trans Metro Bandung.
Symposium, Anaheim California. July 28-30, 2003.
Peraturan Walikota Bandung Nomor 704 Tahun 2008
Pardo, Carlos Felipe, et. al. (2010). Sustainable Urban tentang Standar Minimum Layanan Operasi Trans
Transport. Shanghai Manual-A Guide for Metro Bandung.
Sustainable Urban Development in the 21st
Keputusan Walikota Bandung Nomor 551.2/Kep.646-
Century. P. 1-38.
Huk/2006 tentang Operasi Trans Metro Bandung
Tamin, Ofyar Z. (1997). Perencanaan dan Pemodelan Koridor Cibeureum-Cibiru.
Transportasi. Institut Teknologi Bandung. Bandung.
Keputusan Walikota Bandung Nomor 551/Kep.764-
Tamin, Ofyar Z. (2005). Integrated Public and Road Dishub/2012 tentang Operasi Trans Metro Bandung
Transport Network System for Bandung Koridor Cicaheum-Cibeureum tanggal 6 November
Metropolitan Area (Indonesia). Proceeding of the 2012.
Eastern Asia Society for Transportation Studies,
Vol. 5, pp. 1281-1300.

Evaluasi Kinerja Trans Metro Bandung, Listifadah dan Reni Puspitasari 77

78 Jurnal Penelitian Transportasi Darat, Volume 17, Nomor 2, Juni 2015: 65-78