BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan perkawinan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu

menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat

dan hajat hidup manusia saja, tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur,

yaitu rumah tangga. Luhur, karena lembaga ini merupakan benteng bagi

pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai kehidupan yang luhur.

Perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hubungan pribadi dari

pasangan yang melangsungkan perkawinan saja, perkawinan berkaitan juga

dengan permasalahan agama, permasalahan sosial dan permasalahan hukum.

Permasalahan agama yang menyangkut perkawinan, dapat kita lihat bahwa dalam

setiap agama tentunya mempunyai ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah

perkawinan, sehingga pada prinsipnya diatur dan tunduk pada ketentuan-

ketentuan dari agama yang dianut oleh pasangan yang akan melangsungkan

perkawinan. Permasalahan sosial yang berkaitan dengan perkawinan, adalah

merupakan cara pandang masyarakat pada umumnya mengenai pelaksanaan

perkawinan, yang akan membawa dampak tertentu pada pasangan yang akan

melangsungkan perkawinan dalam lingkungan masyarakatnya. Dari sudut

pandang hukum, perkawinan terjadi disebabkan oleh adanya hubungan antar

manusia, dari hubungan antar manusia untuk membentuk suatu ikatan pekawinan

inilah menyebabkan timbulnya suatu perbuatan hukum.

1
 2

Di Indonesia, sejak tanggal 2 Januari 1974 masalah perkawinan telah

diatur tersendiri di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan

pelaksananya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berlaku

efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah

tersebut bersifat nasional dan berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia di

seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

memberikan pengertian tentang perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara

pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan

Yang Maha Esa. Perkawinan yang didasari ikatan lahir bathin dapat dikatakan

sah, jika telah memenuhi unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini

berarti bahwa setiap Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan

sudah seharusnya melewati lembaga agamanya masing-masing dan tunduk

kepada aturan pernikahan agamanya. Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa

tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dari hal tersebut

dapat disimpulkan, bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum

 3

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak, maka perkawinan

itu tidak sah.1

Pada umumnya setiap orang menginginkan pasangan hidup yang

seagama. Bukan sengaja membeda-bedakan atau mendirikan dinding pemisah

antara agama yang satu dengan agama yang lain, namun diharapkan membangun

keluarga berdasarkan satu prinsip tentunya diharapkan akan lebih mudah dan

permasalahan perbedaan agama tidak perlu muncul dalam rumah tangga. Namun

tidak sedikit pula pasangan yang akan melakukan pernikahan dengan perbedaan

keyakinannya, hal itu dapat dimungkinkan karena adanya pergaulan antar

manusia yang tiada batas. Dengan alasan tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa

pernikahan antar agama, menjadi hal yang semakin umum di lingkungan

masyarakat.

Seperti telah diketahui bersama bahwa di Indonesia diakui lebih dari 1

(satu) agama, sehingga tidak menutup kemungkinan calon pasangan yang akan

melasungkan perkawinan berbeda dalam hal agamanya. Fenomena perkawinan

dengan berbeda agama banyak dijumpai di lingkungan masyarakat. Hal tersebut

menjadi dasar timbulnya permasalahan dalam penerapan prinsip Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana Undang-

Undang perkawinan tidak memberikan ruang pengaturan bagi pasangan yang

akan melangsungkan perkawinan dengan berbeda agamanya.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975,

maka lembaga catatan sipil ikut berperan dalam suatu perkawinan, yaitu sebagai

1
Wantjik K Shaleh, 1982, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 16.
 4

lembaga pencatat perkawinan, terutama terhadap perkawinan dari mereka yang

melangsungkan perkawinan menurut agamanya selain agama Islam. Kantor

Catatan Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai instansi pencatat perkawinan

bagi mereka yang melangsungkan perkawinan selain beragama Islam, berhak

untuk menolak mencatatkan perkawinan yang tidak dibenarkan oleh agama yang

dianut oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam pasal 40 huruf c dan pasal 44 secara eksplisit

mengatur tentang larangan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita

non-muslim dan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim. Pasal 40 huruf c

Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang

wanita karena keadaan tertentu;
a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan
dengan pria lain;
b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria
lain;
c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 40 huruf c di atas secara eksplisit melarang terjadinya perkawinan

antara laki-laki (muslim) dengan wanita non-muslim (baik Ahl al-Kitab maupun

non Ahl al-Kitab). Jadi pasal ini memberikan penjelasan bahwa wanita non-

muslim apapun agama yang dianutnya tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang

beragama Islam. Sedangkan pasal 44 menyatakan sebagai berikut: “Seorang

wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang

tidak beragama Islam”.

Pasal ini secara tegas melarang terjadinya perkawinan antara wanita

muslim dengan pria non-muslim baik termasuk kategori Ahl al-Kitab maupun

tidak termasuk kategori Ahl al-Kitab.

 5

Namun jika melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, di mana

pasangan yang berbeda agama melangsungkan pernikahan dan masih memegang

teguh pada agamanya masing-masing, maka akan timbul masalah dalam

pencatatannya di kantor catatan sipil, hal ini dikarenakan belum adanya peraturan

yang mengatur masalah perkawinan beda agama. Belum adanya peraturan yang

mengatur dalam hal pencatatan perkawinan beda agama memicu keraguan dalam

prosedur dan kewenangan pelaksanaan pencatatan perkawinan beda agama.

Masyarakat memang masih melarang pernikahan beda agama, tetapi

dewasa ini pernikahan beda agama makin marak dilakukan. Kontroversi terjadi

ketika dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan khususnya Pasal 34, 35 dan 36, karena dengan adanya Undang-

Undang tersebut sangat memungkinkan pasangan beda agama dapat dicatatkan

perkawinanya asal melalui penetapan Pengadilan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “TINJAUAN YURIDIS

PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Kasus di Pengadilan

Negeri Surakarta)”.

B. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan masalah dapat terarah, sistematis, dan relevan dengan

tujuan yang ingin dicapai, maka pada pembahasan skripsi ini akan dilakukan

pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah tersebut mencakup:

pelaksanaan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surakarta dengan

Nomor Putusan : 237/Pdt.P/2012/PN.Ska.

 6

C. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat ditarik suatu permasalahan

yaitu :

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan

perkawinan beda agama?

2. Bagaimana pelaksanaan perkawinan beda agama dan bagaimana akibat

hukum dari perkawinan beda agama?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif

a. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan

perkawinan beda agama.

b. Mengetahui pelaksanaan perkawinan beda agama dan akibat hukum dari

perkawinan beda agama.

2. Tujuan Subyektif

a. Memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan skripsi guna

memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu

hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

b. Meningkatkan dan memahami berbagai teori yang telah penulis peroleh

selama berada di bangku kuliah.

c. Mengembangkan dan memperluas aspek hukum dalam teori maupun

praktek.
 7

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi kajian

hukum perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan masalah perkawinan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun

kebijaksanaan dalam menetapkan aturan-aturan, terutama aturan-aturan yang

berkaitan dengan bidang perkawinan.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surakarta, dengan alasan

karena diperolehnya data-data yang mendukung terhadap analisis tentang

perkawinan beda agama dan diperolehnya ijin dari Pengadilan Negeri Surakarta.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif/doktrinal.

Dalam hal ini peneliti akan menguraikan pelaksanaan perkawinan beda agama,

dasar atau alasan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda

agama serta akibat hukum dari adanya penetapan Pengadilan Negeri tentang

perkawinan beda agama. Penelitian ini lebih memfokuskan pada studi

kepustakaan dan/atau doktrin hukum.

 8

3. Sifat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan adalah

penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data

yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.

Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat

memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusunan dapat

memperkuat teori-teori lama di dalam kerangka penyusunan kerangka baru.2

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui pelaksanaan perkawinan

beda agama, dasar atau alasan hakim dalam mengabulkan permohonan

perkawinan beda agama serta akibat hukum dari adanya penetapan Pengadilan

Negeri tentang perkawinan beda agama.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini data sekunder,

yang bersumber dari :

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat,

terdiri dari :

a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Peraturan Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan.

d. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1989, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, Raja Grapindo, Hal. 12.
 9

e. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 1983 yang

mengatur masalah kewenangan di bidang Catatan Sipil.

f. Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta No. 237/Pdt.P/2012/PN. Ska

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, literatur-literatur,

makalah-makalah dan data-data yang berkaitan dengan judul dan

permasalahan yang diteliti.

3. Bahan hukum tersier, adalah bahan bahan hukum yang memberikan

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

yaitu kamus hukum, ensiklopedia, surat kabar dan majalah.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi

kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang

dipeorleh dengan menggunakan penelitian melalui studi kepustakaan dengan

cara membaca buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi

ini.

b. Studi Dokumen

Dalam hal ini mempelajari bahan-bahan yang merupakan data sekunder,

pertama mempelajari peraturan dalam hukum yang menjadi obyek penelitian

yaitu berupa UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi

Hukum Islam. Data tersebut selanjutnya dipilih dan dihimpun kemudian dari

bahan-bahan itu dipilih asas dan kaidah-kaidah hukum mengenai perkawinan

 10

beda agama menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan

Kompilasi Hukum Islam. Setelah itu disusun kerangka yang sistematis untuk

memudahkan analisisnya.

6. Metode Analisa

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode kwalitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif,

yaitu dari berbagai keterangan narasumber baik berupa catatan maupun

dokumentasi.3

Data-data yang telah diperoleh tersebut selanjutnya diteliti dan dianalisa

dengan cara membandingkannya dengan apa yang sebelumnya telah dipelajari

dalam teori terhadap praktek yang kita temui di lapangan, sehingga dari

penelitian tersebut dapat diketahui mekanisme pelaksanaan perkawinan beda

agama ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

G. Sistematika Skripsi

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan dan untuk

memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan penelitian ini,

maka penulis akan menguraikan sistematika skripsi yang terdiri dari 4 (empat)

bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan lingkup

pembahasannya, adapun sistematika penulisan penelitian ini yaitu sebagai

berikut:

3
Soerjono Soekanto, 1986, Filsafat Ilmu Pengetahuan, Nur Cahaya, Yogyakarta, Hal.32.
 11

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pembatasan Masalah

C. Perumusan Masalah

D. Tujuan Penelitian

E. Manfaat Penelitian

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Skripsi

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan Secara Umum

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan

PP No. 9 Tahun 1975

3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan dan Peraturan Pemerintah PP No. 37 Tahun

2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun

2006

4. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi

Hukum Islam (KHI)

B. Perkawinan Beda Agama

1. Pencatataan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-

Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

 12

Kependudukan dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun

2007

2. Prosedur atau Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Beda

Agama

C. Tinjauan Umum Lembaga Catatan Sipil

1. Pengertian Lembaga Catatan Sipil

2. Sejarah dan Dasar Hukum Lembaga Catatan Sipil

3. Fungsi dan Kewenangan Lembaga Catatan Sipil

4. Peranan Lembaga Catatan Sipil

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan

Perkawinan Beda Agama

B. Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Dan Bagaimana Akibat

Hukum Dari Perkawinan Beda Agama

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN