82

JIBF Vol.II No.I , 2022 ISSN:2745-9802 (ONLINE)

RELEVANSI PENGGUNAAN ISTIHSAN DAN ISTISHAB

DALAM KACAMATA EKONOMI SYARIAH

Faisal Affandi1, Asmuni2, Tuti Anggraini3

1Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
2,3UniversitasIslam Negeri Sumatera Utara
Email: faisalaffandi@stain-madina.ac.id, 2asmuni@uinsu.ac.id,
3Tutianggraini47@gmail.com

Abstract
Ushul Fiqh is one of the important sciences that must be owned and
mastered by everyone who wants to carry out the mechanism of ijtihad or
istinbath Islamic law. Istihsan and istishab are two of the sources of Islamic
law which are still disputed over their use. For those who refuse to use istihsan
as a source of law because they think a mujtahid has taken something that he
thinks is good, not based on arguments obtained directly according to the
editors of the Qur’an and sunnah texts or based on the consent of the
companions. Meanwhile, for those who use istihsan dan istishab as source of
Islamic law, make them an alternative to determining the law when the agreed
source cannot answer the problem. The purpose of this study is to analyze how
the relevance of the use of istihsan dan istishab in the eyes of sharia economics.
This research is a library research whose data is through library sources and
other references related to istihsan dan istishab. The results of this study
indicate that, (1) Istihsan is one istinbath methods that is very relevant to it’s
use today because it prioritizes sharia maqasid and always tries to realize and
maintain sharia maqasid, (2) Istishab is still very relevant to be applied as an
alternative to solving legal cases in the fields of family law, criminal law,
economics and civil law.

Keywords: Istihsan, Istishab, Sharia Economic

SEKRETARIAT:
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH STAIN MADINA, SUMATERA UTARA, INDONESIA
HP/WA: 082186121778 EMAIL: journaljibf@gmail.com
 83
JIBF Vol.II No.I , 2022 ISSN:2745-9802 (ONLINE)

A. PENDAHULUAN
Ushul Fiqih merupakan salah satu ilmu penting yang harus dimiliki
dan dikuasai oleh setiap orang yang ingin melakukan mekanisme ijtihad atau
istinbath hukum Islam. Ushul Fiqih dijadikan sebagai salah satu syarat yang
harus dimiliki oleh mujtahid agar proses ijtihad dan istinbath yang
dilakukannya tetap berada pada koridor yang semestinya. Namun demikian,
hal tersebut tidak dapat memberikan jaminan bahwa produk hukum yang
dihasilkan bisa disepakati oleh para ulama mujtahid. Sehingga banyak
dijumpai masalah yang telah ditetapkan hukumnya dengan hukum yang
berbeda-beda.

Dasar utama aktivitas ijtihad berawal ketika Nabi SAW

merekomendasikan Muadz bin Jabbal untuk mengemban tugas ke Yaman.
Rekomendasi Nabi SAW tersebut berpengaruh besar terhadap aktivitas
penalaran atas nash.1 Ibn Rushd pernah mengatakan bahwa problematika
sosial yang dihadapi manusia kian hari kian banyak sedangkan secara
kuantitas, ayat dan hadis terbatas jumlahnya.2 Keadaan yang demikian,
sebagaimana dilakukan oleh Muadz bin Jabbal, menuntut para ulama
mujtahid untuk senantiasa mengoptimalkan peran akal dalam merumuskan
sebuah hukum. Hukum Islam diproyeksikan untuk kemaslahatan, kebaikan
dan keadilan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.3 Hukum Islam
diharapkan mampu untuk menjawab perubahan sosial, tetap dinamis,
responsif, tidak ketinggalan jaman dan adaptif. Hal tersebut tentunya
menghendaki ijtihad yang proporsional dan profesional.4

Ijtihad merupakan penyaluran segenap kemampuan berfikir dalam

menggali dan merumuskan syar’i yang bersifat dhanni dengan menggunakan
metode tertentu yang dilakukan oleh orang yang berkompeten baik secara
metodologis maupun permasalahan. Posisi ijtihad bukan sebagai sumber
hukum melainkan sebagai metode penetapan hukum, sedangkan fungsi
ijtihad adalah sebagai metode untuk merumuskan ketetapan-ketetapan
hukum yang belum terumuskan dalam Al-Qur’an dan Hadits.

Ijtihad yang dilakukan tetap mengacu kepada sumber-sumbernya.

Dalam kajian Ushul Fiqih, sumber hukum Islam (dalil syara’) terbagi menjadi
dua gradasi yaitu muttafaq ‘alayh dan mukhtalaf fih. Sumber yang muttafaq
‘alayh terdiri dari Al-Qur’an, Hadis, Ijma’, dan Qiyas, sedangkan yang
diperselisihkan penggunaannya antara lain istihsan, istislah, istishab, ‘urf,
sadd al-dhari’ah, shar’ man qablana, madhhab sahabi, dan sebagainya.
Metode-metode istinbath hukum seperti itulah yang menjadi obyek
pembahasan Ushul Fiqih. Penentuan metode istinbath hukum tentunya

1
Aḥmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad Ibn Hanbal (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1993), Vol. IV, h.
252.
2
Ibn Rushd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid (T.tp: Dar al-Kutub al-‘Arabiyah, t.th), h. 2.
3
Mustafa Za’id, al-Maslahah fi al-Tashri’ al-Islami wa Najm al-Din al-Tufi (ttp: Dar al-Fikr al-
‘Arabi, 1954), h. 46.
4
Ridwan, Istishab dan Penerapannya dalam Hukum Islam, al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.
v. No. 1, Januari 2011, h. 1.

SEKRETARIAT:
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH STAIN MADINA, SUMATERA UTARA, INDONESIA
HP/WA: 082186121778 EMAIL: journaljibf@gmail.com
 84
JIBF Vol.II No.I , 2022 ISSN:2745-9802 (ONLINE)

bukan berdasarkan nafsu dan keinginan seorang mujtahid belaka, akan

tetapi tetap berdasarkan kepada dalil-dalil dari Al-Qur’an dan Hadits. Hanya
saja dalam pemahamannya yang tidak tekstual.

Pada masa mujtahidin dari para fuqaha, seperti Imam Abu Hanifah,
Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal, masing-masing
memiliki metode ijtihad tersendiri. Dalil-dalil syara’ yang dijadikan sebagai
sumber hukum bagi para mujtahid masing-masing berbeda. Imam Abu
Hanifah menjadikan dalil-dalil syara’ yaitu: Al-Qur’an, sunnah,
ijma’ sahabat, qiyas, istihsan dan ‘urf. Mazhab Malik berpegang kepada Al-
Qur’an, sunnah, ijma’ ahlul Madinah, fatwa sahabat, khabar ahad dan qiyas,
istihsan, istislah dan sadd al-zara’i, istishab dan syar’u man qablana.
Sedangkan dalil-dalil syara’ yang dipegang oleh mazhab Syafi’i adalah Al-
Qur’an, sunnah, ijma’, qiyas , istislah dan istishab. Bagi Ahmad bin Hanbal
berpegang pada Al-Qur’an, sunnah, fatwa sahabat dan qiyas.5

Istihsan dan istishab merupakan dua dari sumber hukum Islam (dalil
syara’) yang masih diperselisihkan penggunaannya (mukhtalaf fih). Imam
Syafi’i telah menolak penggunaan istihsan sebagai sumber hukum karena
dianggap seorang mujtahid telah mengambil sesuatu yang menurutnya baik,
bukan didasari oleh argumentasi yang diperoleh secara langsung menurut
redaksi teks (nash) Al-Quran dan sunnah ataupun berdasarkan ijma’ para
sahabat rasul.6 Sementara itu, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik
menggunakan istihsan sebagai salah satu sumber hukum Islam (dalil
syara’). Begitu juga halnya dengan istishab, bagi para penggunanya, istishab
merupakan alternatif penentu hukum ketika sumber yang disepakati tidak
dapat menjawab persoalan.

Berangkat dari hal itulah penulis tertarik untuk melihat lebih jauh
bagaimana ijtihad dengan menggunakan istihsan dan istishab dan
bagaimana pula relevansi penggunaan istihsan dan istishab pada masa kini
maupun masa mendatang, ke dalam sebuah penelitian yang berjudul
“Relevansi Penggunaan Istihsan dan Istishab Dalam Kacamata Ekonomi
Syariah”.

B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang datanya melalui
sumber pustaka, yaitu kajian pustaka melalui penelitian kepustakaan. Studi
kepustakaan (library Research) berkaitan erat dengan kajian teoritis dan

5
Iskandar Usman, Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam, Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo: 1994), h. 5.
6
Muhammad Abu Zahrah, Imam Syafi’I, Hayatuhu Wa’asruhu wa Fiktuhu Ara’uhu wa Fiqhuhu,
diterjemahkan oleh Abdul Syukur, dengan judul, Imam Syafi’i: Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah
Akidah, Politik dan Fiqh (Cet. II; Jakarta: Lentera, 2005), h. 479.

SEKRETARIAT:
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH STAIN MADINA, SUMATERA UTARA, INDONESIA
HP/WA: 082186121778 EMAIL: journaljibf@gmail.com
 85
JIBF Vol.II No.I , 2022 ISSN:2745-9802 (ONLINE)

referensi lain yang terkait dengan relevansi penggunaan istihsan dan istishab
dalam kacamata ekonomi syariah.
Analisis dalam penelitian ini menggunakan deskriptif-analysis, yang
menjelaskan dan menggambarkan fokus kajian utama penelitian dari
konsep-konsep yang berhubungan dengan istihsan dan istishab berdasarkan
analisis pendapat para ulama, cendekiawan dan para ahli yang berkompeten
dalam kajian tersebut, sehingga paparan yang disajikan menjadi lebih
mudah dibaca dan dipahami. Sementara untuk menyajikan kesimpulan
dengan menggunakan analisis deduktif, dimana hal-hal yang bersifat umum
disimpulkan menjadi kesimpulan khusus.

C. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Pengertian Istihsan dan Istishab
a. Pengertian Istihsan
Istihsan secara etimologi merupakan bentuk masdar dari ‫ استحسن‬yang
berarti menganggap baik sesuatu. Atau mengira sesuatu itu baik.7 Abu
Hanifah tetap menggunakan arti lughawi sebagai dasar pemakaian istihsan
yaitu ‫( استحسن‬istahsana) berarti saya menganggap baik.8 Arti lain dari istihsan
adalah mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik
untuk diikuti karena memang disuruh untuk itu.9
Imam Al-Bazdawi al-Hanafi mendefinisikan, istihsan adalah
pemindahan qiyas pertama kepada qiyas yang lebih kuat, atau istihsan
adalah membatasi qiyas dengan dalil yang lebih kuat.10
Imam al-Syatibi mendefinisikan, istihsan adalah menggunakan
kemaslahatan yang bersifat juz’i sebagai pengganti dalil yang bersifat kulli.11
‫االخذ بمصلحة جزئية قى مقابلة د ليل كلي‬
Imam al-Kurkhi mendefinisikan, al-istihsan adalah seseorang yang
meninggalkan suatu hukum yang telah ditetapkan berdasarkan dalil syara’
dengan menetapkan hukum lain yang lebih kuat dari peristiwa itu juga.12
Sebagian para ulama Hambali mendefinisikan,
‫العدول بحكم امسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أوسنة‬

Istihsan adalah meninggalkan hukum atas suatu peristiwa yang telah

ditetapkan berdasarkan dalil khusus dari al-Quran dan sunnah.

‫أن تترك حكما إلى حكم هو أولى منه‬

7
Badran Abu al-Ainaini Badran, Ushul Fiqh al-Islamiy, (Mesir: Mu’assasah Syabab al-
Iskandariyah, t.th), h. 263
8
Muhammad Abu Zahrah, Ushul, op.cit., h. 402
9
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid II, Cet. I, (Jakarta: Logos, 1999), h. 305.
10
ALauddi Abdul Aziz al-Bazdawi, Kasyfu al-Asrar Syarhu Ushul al-bazdawi, Tahqiq Muhammad al-
Mu’tshim Billahi, Jilid. 7, (Beirut: Dar al-kitab al-Arabi, 1991), h. 104
11
Abu Ishaq As-Syatiby, Al- Muwafaqat, Jilid. 5, (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah), h. 194.
12
Abu al-Hasan Ali Al-Amidy, Al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam, Jilid. 4, (Beirut: Dar al-kutub alilmiyah,
1983), h. 158.

SEKRETARIAT:
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH STAIN MADINA, SUMATERA UTARA, INDONESIA
HP/WA: 082186121778 EMAIL: journaljibf@gmail.com
 86
JIBF Vol.II No.I , 2022 ISSN:2745-9802 (ONLINE)

Meninggalkan satu hukum kepada hukum yang lebih utama dari hukum
sebelumnya.13

Dari beragam definisi yang diuraikan oleh para ulama, maka dapat
diambil persamaan dan kesimpulan bahwa, istihsan adalah meninggalkan
suatu hukum yang telah ditetapkan oleh syara’ dan menetapkan hukum lain
karena ada dalil yang lebih cocok dan lebih kuat menurut jiwa orang yang
melakukan ijtihad. Baik dengan cara meninggalkan qiyas jalli dan
mengambil qiyas khafi sebagai sandaran hukum, atau menetapkan suatu
hukum dengan cara mengambil permasalahan yang sifatnya juz-i dari
permasalahan yang sifatnya kulli.14

b. Pengertian Istishab
Secara lughawi, istishab dimaknai dengan ‫ الصحابة طلب‬, ‫ الصحابة اعتبار‬, ‫طلب‬
‫ الصحبة‬Suhbah dimaknai dengan membandingkan sesuatu kemudian
mendekatkannya. Berdasarkan makna bahasa tersebut, maka dapat
dipahami bahwa istishab adalah mendekatkan suatu peristiwa dengan
hukum tertentu dengan peristiwa lainnya, sehingga keduanya dinilai sama
status hukumnya.15

Secara istilah, Al-Ghazali memaknai istishab dengan,

‫عبارة عن التمسك بدليل عقلي او شرعي و ليس راجعا الى عدم العلم بالدليل بل الى دلبل مع العلم بالنتفاء المغير‬
‫او مع ظن انتفاء المغير عند بذال لجهد فى البحوث الطلب‬

tetap berpegang teguh dengan dalil akal atau dalil syar’i, bukan karena tidak
mengetahui adanya dalil, melainkan karena mengetahui tidak adanya dalil
yang mengubahnya setelah berusaha keras mencari.16

‘Abdul al-‘Aziz al-Bukhari memaknai istishab dengan, ‫الزمن في أمر بثبوت الحكم‬
‫األول الزمن في ثابتا كان أنه على بناء الثاني‬

menyatakan tetap adanya sesuatu pada masa kedua karena sesuatu

tersebut memang ada pada masa pertama.17

Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah memaknai istishab dengan,

‫استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا‬

13
Ibnu Qudamah ad- Dimasyqi, Raudhah an-Nadhir Wa Junnah al-Manadhir, Jilid. 2, (Beirut:
Muassasah ar-risalah, 1978), h. 31.
14
Amir Abdul Aziz, Ushul Fiqh Al-Islami, (Darussalam, 1997).
15
‘Abd al-Wahhab Khallaf, ‘Ilm Usul al-Fiqh (Jiddah: al-Ḥaramayn, 2004), h. 91.
16
Abu Ḥamid Muhammad ibn Muḥammad al-Ghazzali, Al-Mustasfa Min ‘Ilm al-Usul (Beirut: Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyah, 1993), h. 410.
17
‘Abd al-‘Aziz ibn Muḥammad al-Bukhari, Kashf al-Asrar ‘An Usul Fakhr al-Islam al-Bazdwi, Vol. 2,
(Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, t.th), h. 377.

SEKRETARIAT:
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH STAIN MADINA, SUMATERA UTARA, INDONESIA
HP/WA: 082186121778 EMAIL: journaljibf@gmail.com
 87
JIBF Vol.II No.I , 2022 ISSN:2745-9802 (ONLINE)

menetapkan keberadaan sesuatu yang sudah ada sebelumnya dan

meniadakan keberadaan sesuatu yang memang tidak ada sebelumnya.18

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa

prinsip istishab adalah memberlakukan hukum lama selama belum ada hal
lain yang mengubahnya. Pola istishab bukan untuk menciptakan hukum
baru, melainkan mempertahankan dan melestarikan hukum lama.

2. Jenis-jenis Istihsan dan Istishab

a. Jenis-jenis Istihsan
Dilihat dari segi sandaran dalilnya, Abdul Karim Zaidan dalam bukunya
Al-Wajiz fi Ushul Fiqh membagi istihsan menjadi 5 macam, yaitu:19

1) Istihsan yang disandarkan kepada teks Al-Quran atau hadis yang lebih
kuat adalah berpindah dari ketentuan hukum berdasarkan ketetapan
qiyas atau hukum kully (umum) kepada hukum lain yang ditetapkan
berdasarkan nash Al-qur’an atau Hadis.
Istihsan dalam bentuk ini terdapat dalam beberapa masalah yang
bersumber dari nash namun kontradiksi dengan kaidah umum yang
berlaku, misalnya jual beli salam (transaksi atas suatu benda yang tidak
tampak). Jual beli semacam ini jelas dilarang menurut syara’. Hal ini
dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya jual beli adalah
benda yang diperjualbelikan harus ada wujudnya, sebagaimana Hadis
Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari. Akan tetapi larangan tersebut
dapat ditakhsis berdasarkan pertimbangan istihsan dengan adanya nash
khusus yang membolehkannya. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa,
ketika Nabi SAW berdomisili di Madinah, Beliau menyaksikan kebiasaan
penduduk Madinah melakukan jual beli buah-buahan yang belum jelas
wujudnya satu hingga dua tahun. Melihat transaksi seperti itu, Nabi SAW
justru membolehkan dengan ketentuan dan masa yang telah diketahui.
2) Istihsan yang disandarkan kepada ijma’ yaitu, berpindah dari ketentuan
hukum berdasarkan ketetapan qiyas atau hukum kully (umum) kepada
hukum lain yang ditetapkan berdasarkan ijma’.
Istihsan seperti ini terjadi apabila muncul fatwa para mujtahid tentang
suatu persoalan tidak sesuai dengan kaidah umum yang telah
ditetapkan, atau mereka bersikap diam dan tidak mencegah perbuatan
masayarakat yang sebenarnya bertentangan dengan dasar-dasar pokok
yang ada.
Misalnya, penyewaan kamar mandi umum yang biasa dilakukan
masyarakat tanpa merinci berapa lama dan jumlah air yang digunakan.
Menurut qiyas, perjanjian sewa-menyewa ini tidak sah (batal). Akan
tetapi secara istihsan para ulama sepakat membolehkan hal tersebut
meskipun tanpa menyebutkan lama dan jumlah pemakaian air. Ijma’
ulama dalam memandang istihsan seperti ini didasarkan pada

18
Ibn Qayyim al-Jawziyyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘An Rabb al-‘Alamin, Vol. 1, (Beirut: al-Maktabah al-
‘Asriyyah, 2003), h. 247.
19
Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz Fi Ushul Fiqhi, (Beirut: Penerbit Mu’assasah Risalah, 2002), h. 230.

SEKRETARIAT:
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH STAIN MADINA, SUMATERA UTARA, INDONESIA
HP/WA: 082186121778 EMAIL: journaljibf@gmail.com
 88
JIBF Vol.II No.I , 2022 ISSN:2745-9802 (ONLINE)

pertimbangan untuk menjauhkan masyarakat dari kesulitan

bermuamalah dan mengedepankan kemaslahatan sesuai dengan tujuan
syariat.
3) Istihsan yang disandarkan kepada adat kebiasaan yang berlaku umum
(‘urf) yaitu, berpindah dari ketentuan hukum berdasarkan ketetapan
qiyas atau hukum kulli (umum) kepada hukum lain, karena adanya adat
kebiasaan yang berlaku umum (‘urf) yang sudah dipraktikkan dan sudah
dikenal dalam kehidupan masyarakat
Misalnya, pendapat sebagian ulama yang membolehkan wakaf dengan
barang-barang yang bergerak, seperti mewakafkan buku, mobil dan
barang-barang lainnya. Menurut kaidah umum, wakaf itu harus pada
barang-barang yang tidak bergerak, seperti tanah, atau bangunan.
Kemudian ulama membolehkan wakaf dengan barang-barang yang
bergerak tadi karena sudah menjadi adat (‘urf) di lingkungan
tersebut.
4) Istihsan yang disandarkan kepada urusan yang sangat darurat yaitu,
istihsan yang disebabkan karena adanya kondisi darurat (terpaksa) yang
mendorong mujtahid untuk meninggalkan dalil qiyas atau hukum kulli
(umum) dan mujtahid berpegang kepada prinsip yang mengharuskan
untuk memenuhi hajat atau menolak terjadinya kemudharatan.
Misalnya, membersihkan sumur yang terkena najis, hanya dengan
mengambil sebagian air dari sumur itu. Menurut qiyas, air sumur
tersebut tidak bisa dibersihkan lagi, karena alat untuk membersihkan air
itu sudah kena najis, dan tidak mungkin dibersihkan.
Tetapi menurut istihsan, air itu bersih lagi hanya dengan
mengeluarkan sebagian airnya saja. Karena mengeluarkan sebagian air
itu tidak mempengaruhi kesucian sisanya. Inilah yang dinamakan
dengan darurat, yang bertujuan untuk memudahkan urusan manusia.
Selain itu, dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa agama
bukan untuk menyusahkan manusia. Sebagaimana firman Allah SWT
dalam QS. Al-Hajj: 78
ِ ‫علَ ْيكُ ْم فِى‬
٧٨ ‫………… ۔‬.. ‫الدي ِْن م ِْن َح َر ٍۗج‬ َ َ‫…… ه َُو ا ْجت َ ٰبىكُ ْم َو َما َج َعل‬.
…........Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran
untukmu dalam agama. ………
5) Istihsan yang disandarkan kepada qiyas khafi yaitu, memalingkan suatu
masalah dari ketentuan hukum qiyas yang jelas kepada ketentuan
hukum qiyas yang samar-samar dan tidak jelas, tetapi keberadaannya
lebih kuat dan lebih tepat untk diamalkan.
Misalnya, menurut qiyas jalii wakaf lahan pertanian sama dengan jual
beli, sebab pemilik lahan telah menggugurkan hak miliknya dengan
memindahtangankan lahan tersebut. Oleh karena itu, hak orang lain atas
lahan tersebut, misalnya hak melewati, hak mengalirkan air ke tanahnya
melewati lahan itu tidak termasuk dalam akad wakaf kecuali bila
dinyatakan dalam akad. Sedangkan menurut qiyas khafi, wakaf itu sama
dengan sewa menyewa, sebab maksudnya tiada lain kecuali pemanfaatan
lahan pertanian. Dengan demikian, maka seluruh hak orang lain pada

SEKRETARIAT:
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH STAIN MADINA, SUMATERA UTARA, INDONESIA
HP/WA: 082186121778 EMAIL: journaljibf@gmail.com
 89
JIBF Vol.II No.I , 2022 ISSN:2745-9802 (ONLINE)

lahan itu seperti hak melewati, hak mengalirkan air di atasnya termasuk
dalam akad wakaf, walaupun tidak disebutkan ketika akad terjadi.
Misalnya juga tentang kebolehan minum air sisa minum burung buas
seperti elang dan gagak. Penghalalan ini ditetapkan berdasarkan
istihsan. Menurut qiyas jalli, meminum sisa minuman binatang buas
seperti anjing dan burung buas adalah haram, karena binatang tersebut
langsung minum dengan lisannya yang diqiyaskan kepada dagingnya.
Menurut istihsan, berbeda antara mulut binatang buas dengan burung
buas tadi. Kalau binatang buas langsung minum dengan mulutnya,
sedangkan burung buas minum melalui paruhnya yang bukan
merupakan najis. Karena itu mulut burung buas tadi tidak bertemu
dengan dagingnya yang haram dimakan. Dari perbedaan antara binatang
buas dan burung buas tadi, maka ditetapkanlah perpindahan qiyas jalli
kepada qiyas khafi.

b. Jenis-jenis Istishab
Abu Zahrah dan al-Sarakhsi membagi istishab menjadi 5 macam yaitu; 20

1) Istishab al-Ibahah al-Ashliyyah

Istishab yang didasarkan pada hukum asal suatu yaitu mubah. Hal ini
didasarkan pada QS. Al-Baqarah: 29

ِ ‫ق لَكُ ْم َّما فِى ْاْلَ ْر‬

٢٩ ࣖ ……… ‫ض َج ِم ْيعًا‬ َ َ‫ِي َخل‬
ْ ‫ه َُو الَّذ‬
Dialah yang menjadikan segala yang ada di muka bumi ini untukmu…….

Al-Tabari memaknai ayat tersebut bahwa segala sesuatu yang ada di

bumi ini diciptakan oleh Allah SWT untuk manusia agar digunakan demi
kebaikan dan kemaslahatan mereka.21 Dari ayat tersebut pula muncul
kaidah ‫االباحة االشياء فى االصل‬

Pernyataan segala yang ada di bumi diperuntukkan bagi kebaikan

manusia dimaknai ‘Abd al-Wahhab Khallaf bahwa segala yang ada di
bumi boleh untuk dimanfaatkan.22

Kata al-Ashya’ dimaknai lebih kepada urusan muamalah. Sehingga

dalam hal yang bersifat muamalah segala hal boleh dilakukan sampai
ada dalil yang menghendaki ketidakbolehannya. Dapat dipahami pula
bahwa dalam bidang muamalah, hukum Islam lebih bersifat fleksibel dan
lentur. Ijtihad terbuka lebar dalam ranah ini. Berbeda dengan ranah
ibadah yang pada asalnya adalah haram dilakukan sampai ada petunjuk
untuk melakukannya. Dalam bidang ibadah tidak ada inovasi, melainkan
tunduk dan patuh.

2) Istishab al-Bara’ah al-Ashliyyah

20
Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fikih, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 297-298.
21
Muhammad Ibn Jarir al-Tabari, Jami‘ al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an, (Beirut: Mu’assasah al-
Risalah, 2000), h. 426.
22
‘Abd al-Wahhab Khallaf, ‘Ilm Usul al-Fiqh, h. 92.

SEKRETARIAT:
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH STAIN MADINA, SUMATERA UTARA, INDONESIA
HP/WA: 082186121778 EMAIL: journaljibf@gmail.com
 90
JIBF Vol.II No.I , 2022 ISSN:2745-9802 (ONLINE)

ِ ‫ َكبَ َرأ َ ِة ال ِذ َّم ِة مِ نَ الت َّ ْكلِ ْيفَا‬. ٌ‫ص ِليَّة‬

‫ َحت َّى‬،ِ‫ت الش َّْر ِعيَّة‬ ْ َ ‫س َّمىهَا ابْن ا ْلقَ ِي ِم ب ََرأَةَ ا ْلعَد َِم األ‬ َ ‫ َوي‬،ٌ‫صلِيَّة‬
ْ َ ‫صحَاب البَ َرأ َ ِة األ‬ ْ ِ‫ست‬ ْ ِ‫ا‬
َ
.....‫ص ِغي ًْرا فبِب ل ْوغة‬َ َ َ
َ َ‫ ف ِإ ْن كان‬،‫على ذ ِلكَ الت َّ ْك ِليْف‬ َ َ ‫يَق ْو َم ال َّدلِيْل‬

Istishab al-bara’ah al-ashliyyah atau diistilahkan Ibn al-Qayyim dengan

bara’ah al-‘adam al-ashliyah adalah seperti terbebasnya manusia dari
tuntutan syara’ sampai ada petunjuk yang menghendaki dilakukannya
perintah tersebut. Hal ini sebagaimana anak kecil yang tidak terkena
pembebanan apapun sampai ia baligh. Baligh merupakan dalil terjadinya
pembebanan sehingga manusia baligh disebut dengan mukallaf.

Istishab jenis kedua ini pada prinsipnya menghendaki bahwa setiap

orang pada dasarnya terbebas dari segala jenis beban dan tanggungan
apapun. Kaidah yang muncul dari jenis ini adalah ‫ الذمة برأة االصل‬. Misalnya
dalam bidang ekonomi, setiap orang terbebas dari utang, sampai ada dalil
yang menunjukkan bahwa ia berutang. Oleh karena itu, jika seseorang
ditagih utang, maka pada dasarnya ia berhak menolak sampai ada bukti
bahwa penagih membawa bukti bahwa ia berutang.

3) Istishab ma dalla al-Shar’ aw al-’Aqli ‘ala Wujudih

‫علَى اِنْهَائِ ِه‬
َ ‫َاح َحت َّى يَق ْو َم ال َّدلِيْل‬ َ ‫ع أ َ ِو العَ ْق َل‬
ِ ‫ َكد ََو ِام ا ْلحَا ِل فِى النِك‬. ‫علَى وجو ِد ِه‬ َ ‫صحَاب َما َد َّل الش َّْر‬ ْ ِ‫ا‬
ْ ِ‫ست‬

Istishab jenis ketiga ini seperti tetapnya status perkawinan seseorang

sampai ada petunjuk bahwa perkawinannya telah selesai.

4) Istishab al-Hukm
ْ َ‫ فَ ِإنَّه ي‬،‫اإلبَا َح ِة أ َ ْو ا ْل َح ْظ ِر‬
‫ست َ ِمر َحت َّى يق ْو َم َد ِليْل مح ََّرم فِى‬ ِ ِ‫ َوذ ِلكَ ِإذَا كَانَ فِى ا ْل َم ْوض ْوعِ ح ْك ٌم ب‬،‫صحَاب الحك ِْم‬ ْ ِ‫ا‬
ْ ِ‫ست‬
ْ‫اإلبَا َح ِة َو َد ِليْل يبِيْح فِى حَا ِل ال َحظ ِر‬
ِ ‫حَا ِل‬
Menerapkan hukum pada masa lalu untuk masa sekarang, sebelum ada
petuntuk untuk tidak menggunakannya lagi. Kaidah turunan pada jenis
yang keempat ini adalah ‫ االصل بقاء ما كان على َما كان‬Status kepemilikan atas
harta benda tetap pada pemilik semula sampai ada bukti bahwa harta
benda tersebut telah berpindah tangan.

5) Istishab al-Wasf
‫مِن تَغَير‬ َ ‫ستَمِر قَائِ ًما َحت َّى يَق ْو َم ال َّد ِليْل‬
َ ‫علَى نَجَا‬
ْ ‫ستِ ِه‬ ْ َ‫ فَ ِإنَّ َه ي‬،‫َار ِة‬
َ ‫ْف م ِْن ذَ ِلكَ َوصْف ا ْل َماءِ ِبالطَّه‬ِ ‫صحَاب ا ْل َوص‬ ْ ِ‫ا‬
ْ ِ‫ست‬
َ َ َ
..... ‫ إِلى أخِ ِر ِه‬،ِ‫فِى الل ْو ِن َوال َّرا َحة‬

.‫ َحت َّى يق ْو َم ال َّد ِليْل عَلَى َوفَاتِه‬،‫ص فَ ِة َحيَا ِة َم ْن‬

ِ ‫َومِ ثَال األ َ َخ ِر بَاقِيَة‬
Penetapan hukum atas tetapnya sifat yang ada sebelumnya. Misalnya, air
suci tetap dihukumi sebagai air suci sepanjang tidak ada bukti bahwa ia
telah berubah menjadi najis. Begitu pula tetap dianggap hidup seseorang
yang hilang sampai ada bukti bahwa orang hilang tersebut telah
meninggal. Contoh lainnya adalah tidak batalnya wudu seseorang
disebabkan keraguan yang muncul, apakah sudah batal ataukan belum.
Pada jenis yang kelima ini muncul kaidah ‫ السيقين ال يزال بالشك‬bahwa
keyakinan tidak bisa dikalahkan oleh keraguan.

SEKRETARIAT:
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH STAIN MADINA, SUMATERA UTARA, INDONESIA
HP/WA: 082186121778 EMAIL: journaljibf@gmail.com
 91
JIBF Vol.II No.I , 2022 ISSN:2745-9802 (ONLINE)

Dalam hal ini pula, al-Shafi’i mengeluarkan kaidah ‫ان ما ثبت بيقين ال يرتفع اال‬
‫بيقين‬bahwa suatu hukum yang ditetapkan berdasarkan keyakinan tidak
akan luntur kecuali telah muncul keyakinan baru yang mengubahnya.
Arak yang semula secara meyakinkan dihukumi haram manakala telah
berubah menjadi cuka maka menjadi halal. Berubah menjadi cuka
adalah keyakinan baru yang mengubah keyakinan lama tentang
keharaman arak.

3. Ijtihad Dengan Menggunakan Istihsan dan Istishab

a. Ijtihad Dengan Menggunakan Istihsan
Para ulama fiqih berbeda pendapat mengenai keabsahan istihsan
sebagai dalil pokok dalam pengambilan hukum. Para ulama yang
menggunakan istihsan adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan sebagian
pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut kajian mereka, beberapa
peristiwa hukum dan ketentuan hukumnya membuktikan bahwa terus
menerusnya berlaku ketetapan qiyas, berkelanjutannya ketetapan umum
dan menyeluruhnya ketetapan kulli, terkadang membawa hilangnya
maslahat dan akan membawa mafsadat (kerusakan/keburukan).23 Oleh
karena itu, merupakan suatu rahmat Allah, karena telah dibuka peluang
bagi mujtahid untuk memindahkan peristiwa hukum dari ketentuan qiyas
kepada ketentuan hukum lain yang dapat mewujudkan maslahat dan
menolak mafsadat.

Menurut al-Syatibi, istihsan yang telah dipakai oleh imam mazhab

bukanlah semata-mata didasarkan pada logika murni dan mengikuti hawa
nafsu, tetapi sebenarnya semuanya dikembalikan kepada maksud syara’
yang umum dalam peristiwa-peristiwa yang dikemukakan yang tentunya
sifatnya kontekstual demi terwujudnya maqasid syari’ah.24 Misalnya
dibolehkannya memeriksa aurat tubuh untuk kesehatan. Ini merupakan
pengecualian dari kaidah umum yang mengharamkannya.

Menurut Imam Malik, dasar pemakaian istihsan kembali kepada nash

dapat dilihat dari dua segi:25 Pertama, kaedah istihsan merupakan kaedah
yang diambil dari dalil syara’ dengan cara induksi yang memberi faedah
qath’i, bukan mengemukakan pendapat akal atau mengikuti hawa nafsu
semata. Kedua, kaedah istihsan, mujtahid kembali kepada dalil syara’ yang
diambil dari induksi nash-nash syariat. Ijma’ dan ‘urf telah diakui
kehujjahannya oleh nash syariat. Sedangkan maslahah mursalah bila
dihadapkan dengan dengan qiyas berarti beramal dengan nash-nash yang
mendukung maslahat dari pada qiyas.

Mazhab Hanafi juga memberikan penjelasan tentang istihsan tidak

berbeda dengan Mazhab Malik. Al-Taftazani mengemukakan bahwa istihsan

23
Ahmad Hassan, Islamic Reserch Institute, diterjemahkan oleh Aqah Garnadi dengan judul Pintu Ijtihad
sebelum Tertutup, Cet. I (Bandung: Pustaka, 1984), h. 141.
24
Abi Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah, Juz I (Cairo: t.th ), h. 30.
25
Husain Hamid Hassan, Nazariyat al-Maslahat fi al-Fiqh al-Islamiyah (Mesir: Dar al-Wahdat al-
Arabiyah, t.th), h. 589.

SEKRETARIAT:
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH STAIN MADINA, SUMATERA UTARA, INDONESIA
HP/WA: 082186121778 EMAIL: journaljibf@gmail.com
 92
JIBF Vol.II No.I , 2022 ISSN:2745-9802 (ONLINE)

merupakan suatu dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama karena istihsan
didasarkan kepada nash, ijma’darurat atau kepada qiyas khafi.26

Dalil yang digunakan Mazhab Hanafi dalam pemakaian istihsan,

sebagaimana yang terdapat dalam QS. Az-Zumar: 18 dan 55
ٰۤ ٰۤ
ِ ‫اْل ْل َبا‬
١٨ ‫ب‬ َ ْ ‫ّٰللاُ َواُول ِٕىكَ هُ ْم اُولُوا‬ َ ‫ست َ ِمعُ ْو َن ا ْلقَ ْو َل فَ َيت َّ ِبع ُ ْونَ ا َ ْح‬
‫سنَ ٗه ۗ اُول ِٕىكَ الَّ ِذ ْي َن هَدى ُه ُم ه‬ ْ ‫الَّ ِذ ْينَ َي‬
18. (yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang
paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk
oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.

Ayat pertama ini menunjukkan, pujian terhadap orang-orang yang

mengikuti pendapat yang paling baik

ْ َ ‫اب بَ ْغت َةً َّواَنْت ُ ْم َْل ت‬

٥٥ ۙ ‫شعُ ُر ْو َن‬ ُ َ‫سنَ َما ْٓ اُنْ ِز َل اِلَ ْيكُ ْم ِِّمنْ َّربِِّكُ ْم ِِّمنْ قَ ْب ِل ا َنْ يَّأْتِيَكُ ُم ا ْلعَذ‬
َ ‫َواتَّبِع ُ ْْٓوا ا َ ْح‬
55. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu (Al-Qur'an)
dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang
kamu tidak menyadarinya,

Ayat kedua ini menunjukkan, perintah untuk mengikuti yang paling

baik apa yang diturunkan oleh Allah SWT.

Dalam HR. Ahmad, Nabi SAW juga pernah menyatakan bahwa:

)‫مارواه المسلمون حسنا فهو عند هللا حسن (رواه أحمد‬

Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka baik juga di sisi Allah.

Seandainya mengikuti cara yang terbaik namun tidak mempunyai

kekuatan dalil, tentu Allah tidak mengisyaratkan seperti itu. Hal ini
menunjukkan bahwa, istihsan tidak lain adalah upaya untuk membuat yang
terbaik itu diakui kekuatannya dalam agama.

Dari sinilah, ulama Mazhab Hanafi tetap berpegang kepada istihsan.

Akan tetapi penggunaannya tetap berdasarkan kepada dalil-dalil yang kuat.
Bukan berdasarkan hawa nafsu sebagaimana yang dituduhkan para ulama
yang menentang istihsan. Mereka berpendapat dalam posisi ini, melakukan
istihsan lebih utama dari pada melakukan qiyas. Karena pengambilan dalil
yang lebih kuat diutamakan dari pada dalil yang lemah. Pada dasarnya
dalam praktek istihsan ini, tidak harus ada dalil yang bertentangan, akan
tetapi istihsan itu cukup dilakukan ketika ada dalil yang lebih kuat, sekaligus
menggugurkan dalil yang lemah.

b. Ijtihad Dengan Menggunakan Istishab

Dari sisi waktu, istishab menghendaki keterhubungan tiga waktu, masa
lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Hukum pada masa
sekarang dan yang akan datang akan tetap langgeng selama hukum pada

26
Al-Taftazani, Syarh al-Talwik ‘ala al-Taudih, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), h. 62.

SEKRETARIAT:
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH STAIN MADINA, SUMATERA UTARA, INDONESIA
HP/WA: 082186121778 EMAIL: journaljibf@gmail.com
 93
JIBF Vol.II No.I , 2022 ISSN:2745-9802 (ONLINE)

masa lalu tidak ada apapun yang mengubahnya. Oleh karenanya, ketiga
waktu tersebut saling berkaitan satu sama lain. Sisi ketetapan hukum
menghendaki dua hal, menetapkan (ithbat) dan melarang (nafy).
Sementara dari sisi dalil hukum yang berkaitan dengan sisi waktu,
bahwa dalil hukum pada masa lampau akan tetap dilestarikan pada masa
sekarang dan akan datang manakala tidak ada yang mengubahnya.
Pengetahuan tentang dalil menjadi hal penting bagi aplikasi istishab.
Muhammad Taqi al-Hakim menyatakan bahwa istishab mempunyai tujuh
rukun yaitu; 27
1) yakin terhadap realitas hukum,
2) adanya keraguan sebagai bandingan atas sifat yakin,
3) adanya kesatuan keterikatan antara realitas yang diyakini dengan
realitas yang diragukan,
4) keraguan dan keyakinan tersebut memang benar ada (faktual),
5) adanya kesatuan masalah antara yang diyakini dengan yang diragukan,
baik dari sisi tema, obyek, maupun tingkatan permasalahan,
6) adanya pertautan waktu antara hal yang diyakini dengan yang
diragukan, dan
7) keyakinan tersebut lebih dahulu ada sebelum keraguan.
Adapun syarat-syarat istishab yang harus ada agar dapat digunakan
sebagai dalil, yaitu:28
1) Pengguna istishab telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk
mencari bukti yang mengubah hukum yang semula ada.
2) Setelah mengerahkan seluruh kemampuannya, pengguna istishab tidak
menemukan bukti yang mengubah hukum yang telah ada.
3) Hukum lama yang dijadikan sebagai pijakan istishab benar adanya, baik
dari dalil shar’i ataupun dari dalil akal. Artinya, bukan hanya sekedar
dugaan.
4) Hukum lama yang dijadikan sebagai pijakan istishab bersifat mutlaq
(umum). Artinya, dalil lama tersebut tidak menunjukkan keberlakuan
dirinya secara terus-menerus, tidak pula menujukkan
ketidakberlakuannya sampai batas waktu tertentu. Jika demikian halnya
maka itu tidak disebut menggunakan istishab, melainkan mengunakan
dalil tersebut.
5) Tidak terjadi kontradiktif antara istishab dengan nash yang ada. Bila
terjadi kontradiktif antara keduanya, maka yang didahulukan adalah apa
yang tertera pada nash, karena nash memiliki kekuatan hukum yang
lebih tinggi dibandingkan dengan istishab.
Secara hirarki ijtihad, istishhab termasuk dalil atau pegangan yang
terakhir bagi seorang mujtahid setelah ia tidak menemukan dalil dari al-
Qur’an, hadits, ijma’ atau qiyas. Istishab merupakan sesuatu
yang fitrawi dalam diri manusia, maka dari itu jika tidak ada suatu bukti
atau dalil yang mengubah hukum atau label pada sesuatu menjadi hukum
27
Muḥammad Kamal al-Din Imam, Usul al-Fiqh al-Islami, (Beirut: Muassasah al-Jami’iyyah li al-dirasah
wa al-Shu’un wa al-Tawzi’, 1996), h. 237-238.
28
‘Awni Ahmad Muhammad Musarawah, al-Istishab, Hujjiyyatuh Wa Athruh Fi al-Ahkam al-
Fiqhiyyah (Nablis: t.tp, 1424 H/2003 M), h. 19.

SEKRETARIAT:
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH STAIN MADINA, SUMATERA UTARA, INDONESIA
HP/WA: 082186121778 EMAIL: journaljibf@gmail.com
 94
JIBF Vol.II No.I , 2022 ISSN:2745-9802 (ONLINE)

lain, maka yang berlaku dalam pandangan adalah tetap hukum

yang pertama.

4. Relevansi Penggunaan Istihsan dan Istishab Pada Masa Kini

dan Akan Datang
a. Relevansi Penggunaan Istihsan Pada Masa Kini dan Akan Datang
Perkembangan peradaban manusia secara tidak langsung akan
melahirkan berbagai permasalahan yang harus dihadapi oleh umat manusia.
Dalam konteks perkembangan peradaban tersebut, umat Islam dituntut
untuk menterjemahkan berbagai ajaran Islam terutama yang berkaitan
dengan kehidupan sosial. Guna mendukung agar hukum Islam tetap aktual
untuk mengatur kehidupan umat Islam di masa kini maupun masa akan
datang, maka diperlukan hukum Islam dalam bentuk yang baru dan tidak
juga harus mengambil alih semua fiqih yang lama.
Istihsan merupakan salah satu metode istinbath hukum yang dapat
dijadikan hujjah. Dalam fiqih Maliki dan Hanafi, istihsan mempunyai
peranan yang sangat menentukan, karena banyak hal yang telah
diselesaikan dengan metode istihsan dan telah ditetapkan hukumnya.
Istihsan akan selalu relevan dengan perkembangan zaman. Hal itu
dikarenakan, istihsan merupakan salah satu sumber hukum Islam yang
akan dijadikan pedoman jika umat menghadapi suatu permasalahan dan
tidak ada jawaban didalam nash. Penggunaan istihsan diharapkan mampu
memberikan solusi terbaik untuk menjawab seluruh permasalahan umat
dan memberikan kemaslahatan.
Beberapa contoh penerapan istihsan dalam kehidupan umat Islam,
antara lain;
1) Legalitas penggunaan uang elektronik berbentuk kartu dalam proses
transaksi
Tidak ada nash dari al-Qur’an dan hadits yang menjelaskan mengenai
penggunaan uang dan mewajibkan untuk menjadikan emas dan perak
sebagai uang. Problematika ini tentunya harus diselesaikan dengan
metode ijtihad. Dalam hal ini, qiyas dan istihsan berperan penting
melegalkan penggunaan uang eletronik berbentuk kartu dalam proses
transaksi. Sebab uang elektronik berbentuk kartu memiliki illat yang
sama dengan emas dan perak yang tentunya boleh digunakan dalam
proses transaksi.
Permasalahan transaksi menggunakan uang elektronik termasuk dalam
kategori istihsan bil qiyas khafi. Ini dikarenakan adanya kemanfaatan
yang besar dan tuntutan zaman yang semakin modern menjadikan uang
elektronik berbentuk kartu diperbolehkan untuk digunakan sebagai alat
pembayaran.
2) Belanja melalui internet atau onlineshop.
Belanja melalui internet atau onlineshop termasuk dalam kategori
istihsan ijma’. Akad seseorang yang memesan barang-barang dengan
tukangnya tidak sah menurut penetapan qiyas karena disamakan
dengan jual-beli yang tidak hadir barangnya. Tetapi istihsan menetapkan

SEKRETARIAT:
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH STAIN MADINA, SUMATERA UTARA, INDONESIA
HP/WA: 082186121778 EMAIL: journaljibf@gmail.com
 95
JIBF Vol.II No.I , 2022 ISSN:2745-9802 (ONLINE)

sebagai akad yang sah karena perbuatan ini dilakukan oleh masyarakat
banyak, berarti disepakati kebolehannya.
Dan juga, kemungkinan ditetapkannya kebolehan transaksi seperti ini
karena jarak yang tidak memungkinkan orang untuk langsung membeli
ditempat produksi dan untuk memberikan kemudahan orang yang
berjualan untuk mengembangkan bisnisnya meskipun tidak membuka
lapak disemua tempat. Ini bukti bahwa Islam adalah agama yang tidak
memberatkan umatnya.
3) Akad jual beli mu’atah di swalayan
Jual beli mu’atah yaitu jual beli tanpa ada ucapan ijab qabul secara lisan.
Menurut ketentuan umum (qiyas), setiap tansaksi jual beli harus
memakai ijab qabul, namum karena ‘urf (kebiasaan) yang berlaku pada
zaman sekarang di swalayan biasa terjadi transaksi jual beli tanpa
adanya ijab qabul, maka jual beli mu’atah dibenarkan. Jual beli mu’atah
ini sering terjadi di mal, swalayan, supermarket dan lain sebagainya. Jual
beli ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah Al-istihsanu bil ‘urf yaitu
penyimpangan hukum yang berlawanan dengan ketentuan qiyas, yang
berdasarkan adat kebiasaan yang sudah dipraktekkan dan dikenal baik
dalam kehidupan masyarakat yang berlaku umum.
4) Akad salam ( pesanan )
Pada jual beli salam saat transaksi jual beli berlangsung, barang yang
diperjualbelikan itu belum ada wujudnya. Sedangkan menurut
ketentuan umum dan menjadi sandaran qiyas maka transaksi model
seperti ini tidah sah. Karena tidak memenuhi salah satu persyaratan jual
beli. Model jual beli ini dibolehkan berdasarkan QS. Al-Baqarah: 282
ٰٓ
َ ‫ٰ ٰٓياَيُّ َها الَّ ِذيْنَ ٰا َمنُ ْٰٓوا اِذَا تَدَا َي ْنت ُ ْم ِبدَيْن ا ِٰلى اَ َجل ُّم‬
٢٨٢ ……. ُ‫س ًّمى فَا ْكتُب ُْو ٍۗه‬
Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. …...
Dari penyelesaian masalah di atas dapat dikategorikan ke dalam istihsan
bin nash yaitu istihsan yang berdasarkan ayat atau hadits. Maksudnya
ada ayat atau hadits tentang hukum suatu kasus yang berbeda dengan
ketentuan kaidah umum. Mujtahid dalam meletakan hukum tidak
menggunakan qiyas tapi menggunakan nash karena ada nash yang
menuntunnya.
5) Menabung di Bank Konvensional
Diperbolehkan menabung di bank konvensional ketika di daerah tersebut
benar-benar tidak ada bank syariah. Selain itu, bekerja di bank
konvensional sementara belum mendapatkan pekerjaan lainnya yang
halal. Masalah tersebut masuk kategori al-istihsan bid dhoruroti yaitu
istihsan berdasarkan keadaan darurat yang menyebabkan seorang
mujtahid tidak memberlakukan kaidah umum atau qiyas. Mujtahid juga
tidak menuntut dalil yang secara umum karena adanya darurat yang
menghendaki pengecualian. Dalam kata lain menghindari dari
kemafsadatan.

SEKRETARIAT:
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH STAIN MADINA, SUMATERA UTARA, INDONESIA
HP/WA: 082186121778 EMAIL: journaljibf@gmail.com
 96
JIBF Vol.II No.I , 2022 ISSN:2745-9802 (ONLINE)

b. Relevansi Penggunaan Istishab Pada Masa Kini dan Akan Datang

Dinamika perubahan hukum di tengah masyarakat tidak terlepas dari
dinamika perubahan waktu, tempat dan kondisi sosial masyarakat tersebut.
Istishab pada prinsipnya merupakan suatu metode penemuan hukum
berdasarkan hukum yang sudah ada sebelumnya selama belum ada dalil
(bukti hukum) baru yang menyatakan sebaliknya. Istishab bukanlah
merumuskan hukum yang murni baru, tetapi justru mencari hukum
sekarang didasarkan pada hukum lama.

Istishab sebagaimana dijelaskan di awal, dijadikan sebagai dalil hukum

yang digunakan pula untuk menetapkan aturan demi terwujudnya
kemaslahatan manusia. Berikut beberapa kasus kekinian yang dapat
diselesaikan menggunakan konsep istishab.

1) Akta Nikah
UU No. 1/1974 yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah secara
hukum negara dibuktikan dengan akta nikah melalui pencatatan
perkawinan. Munculnya akta pencatatan perkawinan ini sekaligus
sebagai awal mula terjadinya hak dan kewajiban seorang laki-laki dan
perempuan (suami-isteri). Dengan demikian, tanpa adanya pencatatan
perkawinan, perkawinan jenis apapun (kawin sirri, kawin kontrak, nikah
wisata) dianggap tidak pernah ada (tidak sah).
Pencatatan perkawinan merupakan ijtihad ulama kontemporer berupa
pembaruan hukum dan sekaligus keberanjakan dari fiqih klasik. Maksud
dari pada pencatatan perkawinan adalah untuk mengeliminir terjadinya
kemudharatan. Hal ini pun sesuai dengan kaidah menolak mudharat
lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.
2) Persengketaan/Perselisihan
Ketika terjadi sengketa, maka diterapkan dalil istishab, yaitu hukum
diberlakukan sebagaimana keadaan semula kecuali ada hal lain yang
menghendaki perubahan. Seorang penggugat harus membawa bukti,
sebab bagi tergugat hanya perlu mengingkarinya saja. Jika bukti tidak
ada maka jelas tergugatlah yang menang.
3) Tindakan main hakim sendiri
Asas praduga tak bersalah, dalam hukum pidana Islam dikenal dengan
asas legalitas, yaitu tidak ada hukum bagi perbuatan orang dewasa
sebelum ada aturan yang mengaturnya. Hal ini pun sejalan dengan asas
nullum delictum nula poena sine praevia leg poenali artinya bahwa
seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum pengadilan
menyatakannya.
Oleh karena itu, tindakan main hakim sendiri yang sering terjadi di
Indonesia, baik secara hukum positif maupun istishab tidak dapat
dibenarkan. Contoh kasus adalah pengarakan seorang laki-laki dan
perempuan yang terjadi di Tangerang beberapa waktu yang lalu, bahkan
dilakukan pula oleh aparat negara. Hal itu terjadi hanya karena asumsi
bahwa keduanya telah berbuat asusila, tanpa ada bukti dan bahkan
saksi.

SEKRETARIAT:
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH STAIN MADINA, SUMATERA UTARA, INDONESIA
HP/WA: 082186121778 EMAIL: journaljibf@gmail.com
 97
JIBF Vol.II No.I , 2022 ISSN:2745-9802 (ONLINE)

4) Akad jual beli

Aplikasi istishab adalah pada kasus akad jual-beli, pihak pembeli
menuntut pada penjual bahwa barang yang telah dibelinya terdapat
kecacatan (‘aib) dan pihak pembeli hendak mengembalikan barang
tersebut kepada pihak penjual karena diklaim terdapat kecacatan pada
barang tersebut. Namun, ada perbedaan pandangan antara penjual dan
pakar yang mengerti apakah cacat (‘aib) yang dimaksud itu tergolong
cacat atau bukan. Dalam hal ini, maka pembeli tidak memiliki hak untuk
mengembalikan atau meminta ganti rugi atas barang tersebut Hal itu
dikarenakan bebasnya baragn itu dari kecacatan adalah sebuah
keyakinan yang tidak dapat dihilangkan dengan keraguan, yaitu dalam
memandang apakah kecacatan yang dimaksud adalah bisa dikategorikan
sebuah cacat atau bukan. Oleh karena itu, sejalan dengan konsep
istishab dan kaidah fiqih asasiyah yang berbunyi “al-yaqin la yazulu bi al-
syak, maka pihak penjual dalam konteks ini dimenangkan dengan tanpa
adaya kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas kecacatan yang
belum jelas tersebut.
5) Laporan Keuntungan Bisnis
Apabila terjadi perselisihan antara pihak mudharib dengan shahib al-mal
(investor/pemilik modal) dalam akad mudharabah, maka yang
dimenangkan adalah pihak mudharib. Dengan catatan bahwa, laporan
hasil kegiatan usahanya benar-benar tidak menghasilkan keuntungan
sesuai dengan kenyataan yang dialami dalam bisnisnya. Hal ini sesuai
dengan konsep istishab dan kaidah fikih yang berbunyi, al-ashlu al-‘adam
(pokok yang asli adalah tidak ada), artinya sesuatu dinyatakan tidak ada
sesuai hukum asalnya, selama tidak ada bukti yang akurat yang
membuktikan keberadaan sesuatu yang dapat mengubah dari tiada
menjadi ada (dari tidak ada profit menjadi ada profit).

KESIMPULAN
Berikut ini adalah kesimpulan dari uraian mengenai hasil dan
pembahasan tentang relevansi penggunaan istihsan dan istishab dalam
kacamata ekonomi syariah:
1. Istihsan adalah merupakan salah satu metode istinbat hukum dengan
beralih dari satu qiyas ke qiyas yang lain yang dianggap lebih kuat dilihat
dari tujuan syari’at diturunkan. Istihsan selalu melihat dampak sesuatu
ketentuan hukum, jangan sampai membawa dampak merugikan tapi
harus mendatangkan maslahah atau menghindari mudharat.
2. Istihsan termasuk salah satu metode istinbath hukum yang sangat
relevan penggunaannya saat ini karena mengutamakan maqasid syariah
dan selalu berusaha merealisasi serta memelihara maqasid syariah.
3. Istishab pada prinsipnya merupakan suatu metode penemuan hukum
berdasarkan hukum yang sudah ada sebelumnya selama belum ada dalil
(bukti hukum) baru yang menyatakan sebaliknya. Istishab bukanlah
mermuskan hukum yang murni baru, tetapi justru mencari hukum
sekarang didasarkan pada hukum lama.

SEKRETARIAT:
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH STAIN MADINA, SUMATERA UTARA, INDONESIA
HP/WA: 082186121778 EMAIL: journaljibf@gmail.com
 98
JIBF Vol.II No.I , 2022 ISSN:2745-9802 (ONLINE)

4. Istishab masih sangat relevan diterapkan sebagai alternatif pemecahan

kasus hukum, baik dalam bidang hukum keluarga, hukum pidana,
ekonomi, dan keperdataan.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Ishaq As-Syatiby, Al- Muwafaqat, Jilid. 5, Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah
Abu al-Hasan Ali Al-Amidy, 1983, Al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam, Jilid. 4, Beirut:
Dar al-kutub alilmiyah.
‘Abd al-Wahhab Khallaf, 2004, ‘Ilm Usul al-Fiqh , Jiddah: al-Ḥaramayn.
Abu Ḥamid Muhammad ibn Muḥammad al-Ghazzali, 1993, Al-Mustasfa Min
‘Ilm al-Usul, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.
‘Abd al-‘Aziz ibn Muḥammad al-Bukhari, Kashf al-Asrar ‘An Usul Fakhr al-
Islam al-Bazdwi, Vol. 2, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, t.th.
Abdul Karim Zaidan, 2002, Al-Wajiz Fi Ushul Fiqhi, Beirut: Mu’assasah
Risalah, 2002.
Abi Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah, Juz I , Cairo: t.th
Ahmad ibn Hanbal, 1993, Musnad Ahmad Ibn Hanbal, Vol. IV, Beirut: Dar
al-Kutub al-Islamiyyah.
Ahmad Hassan, 1984, Islamic Reserch Institute, diterjemahkan oleh Aqah
Garnadi dengan judul Pintu Ijtihad sebelum Tertutup, Cet. I, Bandung:
Pustaka.
Al-Taftazani, Syarh al-Talwik ‘ala al-Taudih, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub
al-Ilmiyah, t.th.
Alauddi Abdul Aziz al-Bazdawi, 1991, Kasyfu al-Asrar Syarhu Ushul
al-bazdawi, Tahqiq Muhammad al-Mu’tshim Billahi, Jilid. 7, Beirut: Dar
al-kitab al-Arabi.
Amir Syarifuddin, 1999, Ushul Fiqh, Jilid II, Cet. I, Jakarta: Logos.
Amir Abdul Aziz, 1997, Ushul Fiqh Al-Islami, Darussalam.
‘Awni Ahmad Muhammad Musarawah, 2003, al-Istishab, Hujjiyyatuh Wa
Athruh Fi al-Ahkam al-Fiqhiyyah , Nablis: t.tp.
Badran Abu al-Ainaini Badran, Ushul Fiqh al-Islamiy, Mesir: Mu’assasah
Syabab al-Iskandariyah, t.th.
Husain Hamid Hassan, Nazariyat al-Maslahat fi al-Fiqh al-Islamiyah, Mesir:
Dar al-Wahdat al-Arabiyah, t.th.
Ibn Rushd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid , T.tp: Dar al-Kutub
al-‘Arabiyah, t.th.

Ibnu Qudamah ad- Dimasyqi, 1978, Raudhah an-Nadhir Wa Junnah al-

Manadhir, Jilid. 2, Beirut: Muassasah ar-risalah.
Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 2003, I’lam al-Muwaqqi’in ‘An Rabb al-‘Alamin, Vol.
1, Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyyah.
Iskandar Usman, 1994, Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam Cet. I,
Jakarta: Raja Grafindo.

SEKRETARIAT:
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH STAIN MADINA, SUMATERA UTARA, INDONESIA
HP/WA: 082186121778 EMAIL: journaljibf@gmail.com
 99
JIBF Vol.II No.I , 2022 ISSN:2745-9802 (ONLINE)

Muhammad Abu Zahrah, 2005, Imam Syafi’I, Hayatuhu Wa’asruhu wa

Fiktuhu Ara’uhu wa Fiqhuhu, diterjemahkan oleh Abdul Syukur, dengan
judul, Imam Syafi’i: Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah,
Politik dan Fiqh, Cet. II, Jakarta: Lentera.
Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fikih, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
Muhammad Ibn Jarir al-Tabari, 2000, Jami‘ al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an,
Beirut: Mu’assasah al-Risalah.
Muḥammad Kamal al-Din Imam, 1996, Usul al-Fiqh al-Islami, Beirut:
Muassasah al-Jami’iyyah li al-dirasah wa al-Shu’un wa al-Tawzi’
Mustafa Za’id, 1954, al-Maslahah fi al-Tashri’ al-Islami wa Najm al-Din al-Tufi,
Dar al-Fikr al-‘Arabi.
Ridwan, Istishab dan Penerapannya dalam Hukum Islam, al-Manahij Jurnal
Kajian Hukum Islam, Vol. v. No. 1, Januari 2011, h. 1.

SEKRETARIAT:
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH STAIN MADINA, SUMATERA UTARA, INDONESIA
HP/WA: 082186121778 EMAIL: journaljibf@gmail.com